Logistik Pemilu 2009

KPU Awasi Pembuatan Surat Suara

VIVAnews - Komisi Pemilihan Umum mengumpulkan para pembuat surat suara Pemilu. Komisi akan memberi penjelasan teknis pencetakan dan distribusi.

”Kita harap pencetakan yang akan dilakukan betul-betul jumlahnya dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan KPU. Usahakan maksimal, karena itu akan jadi ukuran bagi pengawas, pemantau, dan masyarakat,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum, Abdul Hafiz Anshary, di Kantor Komisi, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa, 3 Februari 2009.

Supaya terjaga sesuai spesifikasi, Komisi menempatkan tenaga pengawas di masing-masing perusahaan. "Tiga orang di masing-masing perusahaan, satu dari kepolisian, dan dua dari KPU,” ujarnya. Kalau ada 90 perusahaan, lanjutnya, berarti menempatkan sekitar 270 tenaga pengawas yang akan berjaga selama 21 hari.

Rekanan pembuat suara itu, juga bertanggungjawab dengan distribusi sampai Komisi tingkat Kabupaten/Kota. Distribusi ini diprioritaskan di daerah-daerah yang sulit terjangkau. ”Meski KPU sudah meminta bantuan TNI, kebijakan distribusi ada di rekanan,” kata Hafiz.

Menurut anggota Komisi yang membidangi logistik, Abdul Aziz, dari sisi produksi, surat suara sudah siap. ”5 Februari produksi,” katanya. Hari ini, kata dia, masih proses validasi. Setelah validasi selesai, perusahaan mencetak dummy (contoh). ”Dummy divalidasi sekali lagi, setelah itu cetak missal,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Biro Logistik, Boradi, mengatakan besok (Rabu, 4 Februari 2009), Komisi menyerahkan compact disc desain surat suara. Kemudian perusahaan membuat dummy (contoh). ”Hari jumat, perusahaan serahkan contoh surat suara, kemudian divalidasi,” katanya. Setelah dinyatakan valid, kata Boradi, dikembalikan ke perusahaan untuk pencetakan massal. ”Rencananya, Senin (9 Februari 2009), ada perusahaan siap kirim ke Papua,” katanya.

PLN Indonesia Power Sabet Penghargaan dari World Safety Organization
Menteri BUMN Erick Thohir

Ekonomi Global Semakin Seram, Erick Thohir Ungkap Sudah Mulai Terjadi Perang Tarif

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir minta introspeksi dari BUMN dan pelaku ekonomi di dunia harus kembali dilakukan.

img_title
VIVA.co.id
6 Mei 2024