VIVAnews – Sejumlah anggota DPR menolak penerapan absensi finger print. Mereka berpendapat, sistem absensi elektronik tersebut melecehkan status mereka sebagai anggota dewan, bahkan mendegradasi mereka seperti pegawai kantoran pada umumnya.
Namun Ketua DPR Marzuki Alie tidak sepakat dengan pandangan itu. Ia menegaskan, sistem absensi finger print akan diterapkan sesegera mungkin. Marzuki lantas mengajak anggota DPR untuk membandingkan antara sistem absensi konvensional lewat tanda tangan, dengan sistem finger print yang relatif lebih modern.
“Dengan menulis nama dan tanda tangan setiap rapat, apa itu nggak seperti buruh? Tapi dengan absensi elektronik, nggak perlu tulis nama, tinggal tempel jari, lalu masuk. Lebih mudah kan?” kata Marzuki di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 7 Desember 2011.
Politisi Demokrat itu mengingatkan para anggota DPR untuk mematuhi perintah Tata tertib DPR pasal 243 yang meminta anggota dewan menggunakan sistem presensi elektronik. Marzuki menambahkan, nantinya akan ada total 18 finger print yang dipasang di Gedung DPR. “Dipasang di semua akses masuk dari depan, samping, dan belakang,” kata dia.
Marzuki menyatakan, DPR sebagai lembaga politik, dan anggota DPR sebagai perwakilan partai politik, tetap harus menggunakan sistem absensi sebagai kontrol, layaknya pegawai kantor lainnya. “Kantor ada kontrolnya. Lembaga politik kan juga kantor, masak nggak ada kontrolnya? Masak orang keluar-masuk terserah saja? Jika lembaga politik bebas mau apa saja, itu namanya lembaga politik liar,” ujarnya.
Marzuki beranggapan, setiap lembaga memiliki aturan, termasuk DPR. “Kalau tidak mau ada aturan, itu lagi-lagi liar. Apa mau begitu?” kata Marzuki balik bertanya. Ia menegaskan, aturan absensi dalam Tatib DPR harus ditegakkan, terlepas dari efektivitasnya terhadap kedisiplinan anggota.
“Ini bukan soal pengaruh atau tidak pengaruh terhadap disiplin anggota. Pokoknya yang duduk dalam ruang sidang itu harus betul-betul absen, karena selama ini yang duduk di ruang sidang tidak selalu sesuai absen. Ada orang yang tidak pernah hadir rapat, tapi absennya seratus persen,” ungkap Marzuki.
Menurutnya, hal seperti itu adalah pembohongan publik. “Malu dong, ini nggak lucu. Sebagai pimpinan, saya tegaskan, absensi finger print jalan terus,” tegas Marzuki lagi. Bila ada anggota yang keberatan dengan sistem finger print, Marzuki mempersilakan mereka untuk lebih dulu mengubah Tatib DPR.
Sebelumnya, anggota Fraksi PDIP Indah Kurnia melontarkan penolakannya terhadap finger print dalam rapat paripurna DPR, Selasa 6 Desember 2011 kemarin. “Saya bukan termasuk anggota yang suka titip absen. Tapi penerapan finger print dalam rapat paripurna adalah keputusan reaktif yang cenderung melecehkan anggota, seakan integritasnya diragukan,” kata Indah.
“Kami di sini kan rekruitmennya melalui partai politik. Jadi pertanggungjawabannya ada di fraksi dan konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Kalau kami dianggap tidak berguna, maka mereka bisa mem-punish kami dengan tidak memilih kami lagi,” lanjutnya.
Namun Marzuki menegaskan, Wakil Ketua DPR Pramono Anung yang merupakan perwakilan Fraksi PDIP di unsur pimpinan, telah menyetujui penerapan finger print. “Saya tanya Pak Pram, katanya ini jalan terus karena sudah ada di Tatib,” ujar Marzuki. Absensi baru ini, imbuhnya, akan direalisasikan sesegera mungkin, paling lambat tahun 2012. (sj)
Kondisi Terkini Chandrika Chika di Tahanan, Usai Jadi Tersangka Kasus Narkoba
Usai resmi ditahan, orangtua Chandrika Chika langsung menjenguk sang putri. Ibunda Chandrika Chika, Poppy Putry, mengungkapkan bahwa anaknya dalam keadaan yang baik.
