VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi PAN, Wa Ode Nurhayati, sebagai tersangka suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun 2011.
Wa Ode mengaku memiliki rekaman keterlibatan anggota dewan lainnya terkait kasus yang dituduhkan kepadanya. "Saya punya rekaman permintaan untuk bayar anggota BK Kalau tidak akan di PPATK-kan dan di-KPK-kan," kata Wa Ode kepada VIVAnews.com, Senin 12 Desember 2011.
Menurut Wa Ode, rekaman itu nanti akan dibuka di KPK. "Di hadapan penyidik akan saya buka," ujarnya.
Wa Ode pun menegaskan sudah menyerahkan semua bukti terkait korupsi DPID itu ke KPK. "Termasuk bukti keterlibatan pemerintah dan pimpinan Banggar. Semoga tidak hilang," ujarnya.
Sementara itu, PAN sudah membentuk Tim Pencari Fakta dan Advokasi kasus Wa Ode. Menurut Ketua TPF kasus Wa Ode, Drajad Wibowo, tim ini bertugas menyelidiki kasus yang diduga menjerat kader PAN itu. "Akan menyelidiki formal, prosedur, substansi, fakta perkara sampai segi politik dari kasus ini," kata Drajad.
Drajad menduga ada indikasi kuat permainan politik dalam kasus ini. "Keadaan yang dialami Wa Ode persis seperti ancaman yang diterimanya dari satu elite DPR, dijadikan tersangka," ujarnya.
Sementara PAN, kata Drajad, berpegang teguh pada asas praduga tak bersalah. "Kami akan berikan bantuan hukum pada Wa Ode. Kami akan all out membela Wa Ode," ujarnya.
Sebelumnya, KPK menetapkan Wa Ode Nurhayati sebagai tersangka kasus korupsi dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) tahun 2011.
Wa Ode disangka terima suap Rp6 miliar dari seorang pengusaha asal Sumatera Utara, sebagai syarat agar Banggar mengegolkan proyek DPID tahun 2011 sebesar Rp40 miliar untuk tiga kabupaten, yakni Aceh Besar, Bener Meriah, Pidie Jaya. (umi)
Indonesian Government to Provide Incentive for Apple Investment
"If (Apple) gets incentive facilities like in India and Thailand, we (Indonesia) can also provide the same," Minister Luhut Binsar Pandjaitan said in his Instagram accoun
