- VIVANews/Nurcholios Anhari Lubis
VIVAnews - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mendorong perusahaan milik negara untuk memaksimalkan pemanfaatan biaya operasional atau operational expenditure (opex) selain untuk meningkatkan kehandalan perseroan juga untuk meningkatkan belanja modal atau capital expenditure (capex).
"Migrasi opex menjadi capex sangat dimungkinkan dari sisi kepentingan BUMN, tetapi juga untuk kepentingan negara," kata Dahlan dalam Rapat Koordinasi BUMN di Gedung Pertamina, Jakarta, Senin, 12 Desember 2011.
Pentingnya mobilisasi opex menjadi capex itu, kata Dahlan, sejalan dengan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk terus memaksimalkan kinerja keuangan seluruh BUMN. Menurutnya, opex seluruh 142 BUMN pada tahun 2011 mencapai Rp1.050,95 triliun, namun di saat yang sama capex "hanya" sekitar Rp211,56 triliun.
Sementara itu, pemerintah dalam APBN 2011 menetapkan opex sebesar Rp1.300 triliun, sedangkan capex hanya sekitar Rp50 triliun.
"Pemanfaatan opex BUMN sangat mendorong capex dengan cara melakukan sinergi. Ini akan memiliki multiplier effect untuk pembangunan nasional," ungkapnya.
Dahlan menjelaskan migrasi opex menjadi capex ini dapat disesuaikan dengan kondisi korporasi dan sektor perusahaan masing-masing. "Migrasi opex menjadi capex sesungguhnya tidak sulit, karena dapat diserahkan melalui mekanisme korporasi. Untuk itu perlu dibentuk unit khusus yang akan mengelolanya," kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menanggapi bahwa penggunaan opex menjadi capex sangat tergantung kondisi perusahaan. Selama ini, opex lebih diarahkan untuk memelihara kehandalan Pertamina, sedangkan capex lebih pada kepemilikan perusahaan.
Karen mengatakan, di Pertamina, opex digunakan untuk pengadaan dan distribusi BBM ke seluruh Indonesia sehingga tidak memungkinkan dialihkan untuk capex.
"Setiap tahun Pertamina mengeluarkan opex sekitar Rp487 triliun di mana sekitar 86 persen di antaranya untuk pengadaan BBM," kata Karen.
Jika pemerintah mengarahkan agar Pertamina mengalihkan opex menjadi capex, maka dibutuhkan mekanisme persetujuan dari direksi dan komisaris.
"Sesungguhnya pengalihan ini sudah dilakukan pada anak usaha, seperti pada perusahaan kapal angkutan minyak, dan jasa pengeboran," ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk, Hendi P. Santoso, menuturkan pengalihan opex menjadi capex merupakan hal yang sangat dimungkinkan terutama terkait dengan efisiensi biaya.
PGN mengklaim perusahaan selama ini senantiasa menurunkan besaran opex sekitar 7-10 persen setiap tahun. Namun, dia memastikan, dalam efisiensi tersebut faktor kehandalan operasional termasuk pemeliharaan dan perawatan aset-aset tetap terjaga pada tingkat yang tinggi.
Sementara Direktur Utama PT PLN, Nur Pamudji, menuturkan pihaknya masih menyiapkan langkah-langkah untuk mengalihkan opex menjadi capex. "Saat ini saja kami harus mengeluarkan biaya sekitar Rp7 triliun per tahun untuk pengadaan suku cadang listrik, belum lagi untuk angkutan batubara," kata dia.
Menurutnya, untuk mengalihkan sebagian opex menjadi capex harus disesuaikan dengan skala ekonomis perusahaan. "Butuh prosedur yang baik sehingga tidak menimbulkan efek negatif terhadap perseroan," kata dia.
Presdir P&G: Konsumen Adalah Bos
Presiden Direktur Procter & Gamble (P&G) Indonesia, Saranathan Ramaswamy menyebut bahwa konsumen adalah bos.
