Kasus Mesuji, DPR Bentuk Panja Pertanahan

Mayjen (Purn) Saurip Kadi dan Trubus, warga Mesuji, Lampung, di DPR
Sumber :
  • ANTARA/Yudhi Mahatma

VIVAnews – Komisi III DPR akan segera membentuk panitia kerja penegakan hukum soal pertanahan, perkebunan, dan kehutanan (Panja Pertanahan), untuk menindaklanjuti kasus Mesuji. Tak menutup kemungkinan, Panja Pertanahan ini akan bertransformasi menjadi panitia khusus gabungan lintas komisi, dengan menggandeng Komisi II dan Komisi IV.

Komisi III yang membidangi hukum, pekan lalu baru saja turun langsung ke lapangan di Mesuji Lampung dan Mesuji Sumatera Selatan, untuk menginvestigasi dugaan tragedi pembunuhan di Mesuji. Komisi III memutuskan untuk menyelidiki kebenaran kasus Mesuji, setelah menerima aduan dari perwakilan warga Mesuji Lampung yang datang langsung ke DPR.

“Kami upayakan dulu untuk membentuk panja,” kata Taslim Chaniago, anggota Komisi III dari Fraksi PAN. Bila panja sudah terbentuk, ujarnya, maka terbuka kemungkinan untuk membentuk pansus gabungan lintas komisi, karena kasus Mesuji tergolong kompleks dan bersinggungan dengan ranah beberapa komisi lain di DPR, seperti Komisi II yang membidangi pertanahan dan agraria, dan Komisi IV yang membidangi perkebunan dan kehutanan.

“Bisa juga bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional,” kata Taslim. Rencana pembentukan panja akan dibahas dalam rapat pleno Komisi III pada 8 Januari 2012 mendatang. Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Golkar, Aziz Syamsuddin mengatakan, panja pertanahan dibentuk bukan hanya untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan di Mesuji, namun juga untuk meneliti dan mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait izin lahan.

“Panja pertanahan diperlukan, karena kasus ini (sengketa lahan) bukan hanya terjadi di Palembang dan Lampung. Jadi kebijakannya yang perlu kita lihat dan dalami,” kata Aziz, Selasa 20 Desember 2011. Taslim menambahkan, masalah izin lahan adalah masalah yang sangat serius.

Ia memaparkan, panja pertanahan akan fokus menyelidiki masalah izin penggunaan lahan antara pengusaha dengan masyarakat, misalnya apakah pengusaha telah benar-benar melaksanakan pengelolaan lahan sesuai dengan perizinan pemerintah, dan apakah mereka telah memperhatikan hak-hak masyarakat setempat.

“Sebab akar masalah sebenarnya yang ada di hulu ya itu (sengketa lahan). Sementara kekerasan yang terjadi hanya ekses dari itu. Panja sendiri akan menyoroti kasus izin penggunaan lahan dan kekerasan yang mengikutinya,” terang Tamsil.

Viral Pungli di Trotoar Depan Gedung DPR, Heru Budi: Sudah Ditertibkan
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengunjungi Gereja Katedral.

Rencana Food Estate di Kepulauan Seribu, Heru Budi Bilang Begini

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menjelaskan perencanaan pembangunan lumbung pangan atau food estate di Kabupaten Kepulauan Seribu untuk keberlangsun

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024