- Corbis
VIVAnews - Gelombang panik merayapi ribuan wanita yang menjalani penanaman implan payudara di Perancis. Di tengah ancaman kanker dan infeksi kronis, mereka diminta segera mengangkat implan produksi perusahaan lokal, Poly Implant Prothese (PIP).
PIP yang merupakan pemasok terbesar bahan baku implan payudara di seluruh dunia itu terbukti menggunakan bahan baku membahayakan kesehatan, yang biasa dipakai untuk komponen elektronik dan komputer. Perusahaan yang bermarkas di selatan Perancis itu ditutup tahun lalu.
"Semua wanita yang memiliki implan PIP harus kembali ke dokter bedah mereka segera, mereka berpotensi berada dalam bahaya," kata Valérie Pécresse, juru bicara pemerintah, kepada koran Libération, seperti dikutip dari Guardian.
Sebanyak 30 ribu wanita di negara itu diperkirakan menjadi korban penggunaan implan PIP. Bahkan, mungkin lebih 300 ribu wanita di seluruh dunia yang menjalani pembesaran payudara.
Skandal ini meledak setelah terungkap delapan kasus kanker akibat penanaman implan ini. Bahkan, satu di antaranya berupa kanker langka yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Sementara lebih 2.000 wanita di Perancis mengajukan gugatan atas risiko penggunaan implan tersebut.
"Kami menghadapi krisis kesehatan, terkait dengan penipuan," kata Laurent Lantieri, ahli bedah plastik terkemuka yang duduk di komite khusus penanganan kasus tersebut di Perancis. "Memang bukan hal mendesak, tetapi ini bukan lagi pilihan. Semua implan itu harus diambil."
Menurut Lantieri, pengangkatan kembali implan ini merupakan tindakan pencegahan yang tak boleh ditawar. Selama ini, para wanita hanya disarankan melakukan scan dan menjalani operasi pengangkatan hanya jika implan meletus atau mulai menunjukkan masalah.
Pekan lalu, ribuan wanita menggelar demonstrasi di luar gedung Kementrian Kesehatan Perancis. Mereka marah karena merasa telah diracuni. Mereka menuntut pertanggungjawaban pemerintah untuk membiayai operasi pengangkatan implan. (umi)
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
