- ANTARA/Rinby
VIVAnews – Komisi III DPR yang membidangi hukum, siang ini pukul 13.00 WIB akan menerima pengaduan dari petani Bima yang menjadi korban bentrokan antara polisi dan demonstran Front Rakyat Anti-Tambang di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat.
Pengaduan tersebut rencananya akan disertai dengan dokumentasi peristiwa bentrokan antara polisi dan demonstran yang kebanyakan merupakan petani di Bima. DPR sendiri sebenarnya saat ini sedang memasuki masa reses, namun beberapa orang di antara anggota Komisi III akan berupaya menemui perwakilan warga Bima tersebut.
“Kami sedang koordinasi. DPR memang reses, tapi rakyat kan tidak pernah reses. Oleh karena itu, saya akan menemui mereka,” kata anggota Komisi III Ahmad Basarah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 29 Desember 2011.
Menurutnya, perwakilan warga Bima itu akan didampingi oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan. “Mereka di bawah korlapnya, Denia Lubis. Mereka akan laporkan soal kejadian di Bima,” imbuh Basarah.
Sebelumnya, pembubaran demonstran Front Rakyat Anti-Tambang yang menduduki Pelabuhan Sape, Kecamatan Lambu, Bima, Nusa Tenggara Barat, Sabtu 24 Desember 2011 pekan lalu, berakhir dengan bentrokan yang menewaskan 2 orang pengunjuk rasa.
Polisi mengatakan, mereka terpaksa membubarkan demonstran yang sudah 6 hari menduduki Pelabuhan Sape. Bentrokan itu merupakan buntut dari penolakan masyarakat atas izin usaha pertambangan di wilayah itu.
Selain para petani Bima, petani Pulau Padang di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, juga rencananya akan mendatangi Komisi III DPR pada saat yang sama. Mereka juga akan mengadukan sengketa dengan perusahaan yang berada di daerah mereka.
Sebelumnya, 8 warga Meranti melakukan aksi jahit di depan Gedung DPR, 16 Desember 2011 lalu, untuk menuntut pemerintah menghentikan operasi PT. Riau Andalan Pulp Paper di daerah mereka.