- ANTARA/Rinby/Amds/Koz
VIVAnews - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, telah meminta bupati Bima melalui gubernur Nusa Tenggara Barat agar mencabut Surat Izin Usaha Pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara yang ditengarai menjadi sumber masalah bentrok yang terjadi 24 Desember 2011.
"Kami sudah meminta karena yang harus mencabut itu bupati," kata Jero Wacik di Jakarta, Jumat 29 Desember 2011.
Jero menjelaskan, kasus Bima dimulai karena adanya SK yang dikeluarkan bupati. Sesuai dengan Undang-Undang Minerba, bupati memang mempunyai kewenangan mengeluarkan izin pertambangan, sesuai dengan semangat otonomi daerah.
Untuk itu, ia mengimbau kepada seluruh kepala daerah untuk hati-hati mengeluarkan izin pertambangan. Sebelum mengeluarkan izin, bupati wajib berunding dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat sebagai representasi perwakilan rakyat. "Karena banyak bupati mengeluarkan SK tanpa konsultasi DPRD," katanya.
Ia meminta jika di suatu daerah terdapat potensi pertambangan, rakyat harus diberdayakan karena sumber daya alam bukan hanya milik bupati, tapi masyarakat seluruhnya. "Sehingga kalau ada risiko bisa ditanggung bersama," katanya. (art)
Alasan Sakit, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir Panggilan KPK
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor atau Gus Muhdlor tidak memenuhi panggilan KPK pada Jumat, 19 April 2024, sebagai saksi dalam kasus korupsi pemotongan insentif ASN
