- ANTARA/Rinby/Amds/Koz
VIVAnews – Koordinator KontraS Haris Azhar menyatakan, masyarakat Kecamatan Lambu, Bima, masih trauma dengan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap mereka dalam bentrokan di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat.
“Warga masih trauma dengan polisi,” ujar Haris ketika mendampingi korban bentrok Bima melapor ke Komisi III DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 5 Januari 2012. Korban menemui Komisi III didampingi oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Nasir Djamil tersebut, Haris membeberkan catatan hasil investigasi KontraS di lapangan. Menurutnya, ada 83 warga yang terluka akibat bentrokan itu. “Total ada 83 korban. Sebagian besar luka terkena tembakan. Banyak dari mereka yang belum mendapat pelayanan medis,” terang Haris.
Ia menambahkan, patut diduga telah terjadi pelanggaran Hak Azasi Manusia berat di Bima terkait bentrok antara warga dengan aparat itu. Oleh karena itu, KontraS merekomendasikan agar DPR mendorong pencabutan Surat Keputusan Bupati Bima yang memberi izin pengusaha untuk mengeksplorasi lahan tambang di Lambu.
“Masalah muncul karena SK tersebut,” kata Haris. Selain itu, Kontras juga merekomendasikan agar Komisi III DPR membentuk tim khusus untuk berkomunikasi dengan Komnas HAM, supaya mereka dapat lebih mudah mendapat keterangan maupun data soal pelanggaran HAM yang terjadi.
KontraS pun meminta Komisi III DPR untuk mengkonfrontir keterangan Mabes Polri yang cenderung memojokkan warga Bima. “Dikatakan, masyarakat Lambu gandrung dengan kekerasan. Padahal mereka tidak gandrung dengan kekerasan,” tegas Haris.
Selanjutnya, KontraS merekomendasikan kepada DPR agar meminta Mabes Polri menarik pasukannya dari Bima, untuk menurunkan tensi ketegangan dengan masyarakat. “Mereka (polisi) adalah bagian dari masalah di sana,” ujar Haris.
KontraS meminta DPR untuk segera menghubungi pihak-pihak yang dapat memberikan bantuan medis bagi warga atau korban yang luka di Bima. “Hubungi IDI (Ikatan Dokter Indonesia) atau PMI untuk membantu pengobatan puluhan korban yang luka-luka di sana. Kami dapat informasi beberapa warga korban sudah infeksi lukanya,” kata Haris.
Terakhir, KontraS merekomendasikan kepada DPR untuk membantu pemulihan kondisi di Bima. “Normalisasi kehidupan lokal. Bagaimanapun, kantor-kantor yang rusak di sana juga punya fungsi pelayanan publik,” terang Haris. (umi)
MK Tolak Seluruh Gugatan Sengketa Pilpres, Sekjen PAN: Mari Kita Hormati Ujung Proses Pemilu Ini
Sekjen PAN Eddy Soeparno menaruh harapan agar Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 bisa menjadi pemimpin seluruh rakyat.
