- Vivanews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Pemerintah berencana melakukan pembatasan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada April mendatang. Sedangkan sosialisasi program pembatasan BBM bersubsidi itu akan segera dimulai pekan depan.
Namun, menurut Pengamat Perminyakan/Pakar Energi dan Pertambangan, Kurtubi, pemerintah tidak perlu mengedepankan program tersebut. Yang lebih penting dilakukan pemerintah, adalah membangun infrastruktur bahan bakar gas (BBG).
"Fokus utama yaitu membangun SPBG (stasiun pengisian bahan bakar gas)," kata dia, saat dihubungi VIVAnews.com di Jakarta, Senin 9 Januari 2012.
Sebab, dia membandingkan, jika pemerintah berencana menghemat pemakaian BBM dan mengurangi beban anggaran, solusi yang paling tepat adalah mengajak masyarakat segera beralih ke BBG. "Harganya jauh lebih murah daripada minyak," tutur Kurtubi.
Selain membangun infrastruktur SPBG, Kurtubi merekomendasikan agar pemerintah secepatnya membangun pabrik converter kit, alat tambah yang digunakan pada mobil untuk mengalihkan bahan bakar dari BBM ke gas.
"Saat ini boleh mengimpor converter 1-2 ribu unit. Tapi yang paling baik, segera bangun pabriknya di sini," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo mengaku terkait permasalahan infrastruktur BBG, para pemilik tanah di Jawa telah menawarkan untuk membuat kilang gas.
Namun Wakil Direktur Reforminer, Komaidi, menambahkan bahwa permasalahan lain dari pembangunan infrastruktur BBG juga datang dari anggaran. "Pembangunan SPBG membutuhkan anggaran yang besar," imbuhnya.
Selain itu, ia mempertanyakan kesiapan penerapan program ini dalam waktu dekat. Pasalnya, dari data yang dimiliki baru ada 16 SPBG yang aktif di Indonesia dan delapan di antaranya berada di Jabodetabek. (ren)
Rapikan Kabel Fiber Optik Semrawut di Tangsel, Ini 5 Titik yang jadi Sorotan Pemkot
Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan turun tangan langsung dalam melakukan imbauan dan penindakan semrawutnya kabel fiber optik.
