- PT Bangungraha Sejahtera Mulia
VIVAnews - Niat pemerintah membangun mega proyek jembatan terpanjang di Indonesia, Jembatan Selat Sunda, terus dimatangkan. Rencananya, pemerintah segera membentuk badan pelaksana yang harus segera terbentuk dalam setahun ke depan.
"Badannya akan kami selesaikan secepat mungkin, karena waktunya dibatasi setahun," kata Djoko di Istana Negara, Jakarta, Senin, 9 Januari 2012.
Menurut Djoko, mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda, badan pelaksana tersebut harus sudah terbentuk dalam jangka waktu setahun usai perpres itu terbit.
Sebagai informasi, Perpres 86/2011 terbit pada 2 Desember 2011. "Ini baru sebulan. Tapi harapan saya sudah dikerjakan sama wakil menteri dan dirjen Bina Marga. Saya belum dapat laporan," kata Djoko.
Dia menjelaskan, pembentukan badan pelaksana Jembatan Selat Sunda itu akan menggunakan payung hukum berupa perpres. Kini, Kementerian Pekerjaan Umum masih mendesain bentuk badan pelaksana itu.
"Badan pelaksana itu, saat ini sedang didesain seperti apa bentuknya, sehingga tidak bisa sembarangan," kata Djoko.
Pembentukan badan pelaksana ini diakui membutuhkan waktu cukup lama, mengingat masalah yang dihadapinya bersifat lebih kompleks.
Jembatan Selat Sunda direncanakan mulai dibangun pada 2014 dan memakan waktu sekitar 10 tahun untuk pengerjaannya. Nilai proyek juga berubah-ubah, dari awalnya diperkirakan Rp100 triliun, kini meningkat menjadi Rp215,37 triliun. Namun, biaya itu masih bersifat estimasi awal berdasar kuantitas atau volume pekerjaan dan harga satuan pekerjaan.
Jembatan dengan total panjang sekitar 29 kilometer itu dibangun menggunakan dua buah jembatan suspensi sebagai jembatan utama dengan panjang bentang mencapai 2.500 meter. Jembatan ini akan dilengkapi infrastruktur seperti transmisi gas, rel kereta api, transmisi listrik, dan air minum.
Sementara itu, untuk pengembangan kawasan, akan disusun berbagai macam zona seperti zona industri, pariwisata, energi, logistik, pengembangan teknologi, dan pengolahan ekspor. (art)
Yandri Klaim Seluruh DPW dan DPD PAN Ingin Zulhas Kembali Ketua Umum
Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto mengklaim bahwa seluruh DPW dan DPD PAN seluruh Indonesia meminta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali memimpin PAN. Hal itu di
