- VIVAnews/ Fajar Sodik
VIVAnews - Pemerintah menegaskan tidak akan latah untuk terburu-buru memiliki mobil nasional seperti halnya Malaysia. Kepemilikan mobil nasional harus didasarkan pertimbangan matang.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, mengatakan semua pihak tetap tenang dan jangan hanya menuruti sisi emosional. Mobil nasional harus memiliki aspek keekonomian.
"Jangan emosional bahwa Malaysia punya, tapi kita tidak tahu di dalamnya itu apa," ujarnya saat ditemui di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Senin 9 Januari 2012.
Mobil Proton milik Malaysia, lanjutnya, belum tentu baik seperti yang terlihat di permukaan. Karena Indonesia tak tahu seperti apa keuntungan Malaysia dari Proton.
"Kita tidak tahu apakah secara bisnis itu baik. Apakah Proton tidak habiskan uang negara, kita kan tidak tahu. Apakah Proton disubsidi terus tiap tahun, kita tidak tahu. Apakah Proton tidak PMN (Penyertaan Modal Negara) terus, kita tidak tahu," tuturnya.
Namun Dahlan mengingatkan semua pihak tetap menjaga momentum
kepemilikan mobil nasional ini. Tidak hanya memanas saat ini dan menguap di kemudian hari.
"Jangan nanti 40 hari lagi orang tidak bicara itu lagi. Karena biasanya isu hangat itu umurnya 40 hari. Biasanya begitu," ujarnya.
Pihaknya, tambah Dahlan, telah memiliki skema siapa saja BUMN yang berpotensi untuk pengembangan mobil nasional ini. BUMN tersebut antara lain PT Inka, PT Boma Bisma Indra, PT Barata dan PT DI.
"Segera dihitung apakah secara komersial dan secara bisnis ini bisa masuk hitungan atau tidak. Begitu bisa masuk hitungan harus ada yang berani di depan, BUMN harus berani," dia menambahkan.