Belajar Konversi Gas dari Negara Lain

VIVAnews - Pengenalan penggunaan gas sebagai alternatif bahan bakar kendaraan di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak 1995. Akan tetapi payung kebijakan terhadap pengembangan BBG baru diterapkan 10 tahun kemudian, yaitu dengan Perda DKI Jakarta No.2/2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.0048/2005 tentang Standar Mutu Serta Pengawasan Bahan Bakar.

Payung Hukum penggunaan BBG kemudian dilengkapi dengan Peraturan Gubernur DKI No.141/2007 tentang Penggunaan BBG Bagi Angkutan Umum dan Kendaraan Operasional Pemda. "Meski telah memiliki dasar hukum, program pengembangan BBG di dalam negeri hanya timbul tenggelam," kata pengamat energi yang juga direktur ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto, saat berbincang dengan VIVAnews.com, Selasa 10 Januari 2012.

"Wacana penggunaan BBG mengemuka saat harga minyak melonjak tajam dan subsidi bahan bakar membengkak, dan tenggelam lagi krisis berlalu."

Catatan ReforMiner Institut, wacana penggunaan BBG tak hanya terjadi pada kali ini saja. Beberapa waktu lalu, program gasifikasi pada kendaraan telah dilakukan pada ribuan taksi, bajaj, dan bus Transjakarta. "Namun program-program itu tak berkesinambungan," katanya.

Pemerintah, kata dia, tak punya platform yang jelas dan konsisten terhadap program konversi. Program konversi BBG hanya sebagai kebijakan parsial yang hanya menjadi program satu instansi tertentu, sedangkan instansi lain memilih tak tahu atau bahkan tak mendukung.

Negara Lain

Menurut Pri, seperti dalam ReforMiner Policy Analysis, di negara-negara lain pengembangan BBG sebagai bahan bakar alternatif  juga mengalami permasalah yang hampir sama. Belum tersedianya infrastruktur jaringan transmisi dan distribusi gas, sulitnya meyakinkan swasta agar turut terlibat, harga BBG yang hampir sama saat minyak murah, sulitnya meyakinkan masyarakat beralih ke BBG, itu merupakan segudang masalah yang harus diselesaikan.

Akan tetapi, meski dihadapkan permasalahan seabreg dan hampir sama, setiap negara menyikapi berbeda. "Indonesia hanya sebatas menerbitkan peraturan, sedangkan negara lain langsung menyasar ke permasalahan yang dihadapi," tulis laporan itu.

Dari kajian ReforMiner, beberapa pendekatan yang diterapkan negara lain adalah pemberian insentif untuk konsumen dan produsen BBG, memudahkan perizinan pengusahaan BBG, desain fiskal yang menguntungkan pengguna BBG, memprioritaskan pembangunan stasiun pengisian BBG, insentif bagi importir atau produsen mobil BBG, serta mengkoordinasi pihak swasta baik bengkel, dealer, produsen kendaraan BBG, maupun pengusaha SPBG.

Tak heran bila pengembagan BBG di sejumlah negara berkembang pesat. Pakistan, misalnya, negara yang baru memulai pengembangan sejak 1999, per 2010 sudah memiliki 3.285 SPBG. Iran, yang memulai bersama Indonesia pada 2005, juga sudah memiliki 1.574 SPBG, sedangkan Indonesia baru 9 SPBG.

Perbandingan jumlah SPBU di sejumlah negara:

Demikian juga jumlah kendaraan berbahan bakar gas juga meningkat tajam. Di Pakistan dan Argentina, pada 2000 masing-masing hanya 120 ribu dan 462 ribu unit, pada 2010 sudah berkembang masing-masing 2,74 juta dan 1,90 juta atau tumbuh 218 dan 31 persen per tahun. Di Indonesia justru sebagliknya, jika pada 2000 jumlah kendaraan BBG 3.000 unit, pada 2010 tinggal 2.000 unit. "Artinya terjadi penurunan 3,33 persen per tahun," katanya.

Perbandingan pertumbuhan kendaraan berbahan bakar gas

*  Dalam ribu unit kendaraan
** Dalam persen per tahun

Halaman Selanjutnya

No.NegaraJumlah Kendaraan Gas (2000)*Jumlah Kendaraan Gas (2010)*Pertumbuhan**1.Pakistan1202.7402182.Argentina4621.901313.Brasil601.6642674.Iran0,81.95424.4265.China64507406.Italia320730127.India101.0801.0708.Banglades11931.9259.Thailand0,08221826.63110.Malaysia3,746,711611.Indonesia32-3,3