- Antara
VIVAnews - Pengamat ekonom Anggito Abimanyu mendukung pembatasan BBM bersubsidi dan pengalihan BBM ke gas. Namun, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal terkait misalnya, kesiapan dan perencanaan menyeluruh.
"Kami mendukung program ini, karena dapat menghemat anggaran dan dapat menciptakan kebijakan energi yang berkelanjutan," kata Ekonom UGM, Anggito Abimanyu, di sela-sela Evaluasi Subsidi dan Kebijakan Pengurangan Subsidi BBM 1 April 2012, di Freedom Institute, Jakarta, Jumat, 13 Januari 2012.
Dari sisi aspek ekonomi, kebijakan ini memang menghemat anggaran dan menciptakan kebijakan energi berkelanjutan. Namun aspek ekonomi berikutnya adalah pengalihan BBM ke Pertamax berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) dan daya saing produk domestik.
Sementara untuk aspek teknis, gas alam terkompresi (Compressed natural gas/CNG) dan Liquified Gas for Vehicle (LGV) menghadapi masalah penyediaan infrastruktur yaitu stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG), converter kit dan sosialisasi mengenai keamanan dan standardisasi.
Acara yang juga dihadiri Ketua Tim Peneliti Gas Universitas Gadjah Mada, Jayan Sentanuhadi, dan akademesi lainnya seperti Mohammad Dian Revindo (UI), tersbeut memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah.
Menurut dia, untuk mengurangi dampak negatif kepada UMKM dilakukan dengan subsidi Pertamax dengan menetapkan batas atas. Langkah lainnya yaitu subsidi premium dengan perubahan plat hitam ke kuning untuk mobil UMKM sampai dengan tersedia BBG dan insentif untuk UMKM dari penghematan subsidi. "Pemerintah perlu meninjau ulang pelaksanaan kebijakan 1 April 2012 hingga terdapat kepastian mengenai target waktu subsidi," kata Anggito.
Jika pemerintah menunda pelaksanaan pembatasan BBM ini, akan menghemat anggaran sebesar Rp13 triliun.
Rekomendasi yang lain, yaitu menetapkan satu jenis BBG dengan kriteria kelayakan harga, teknis dan keselamatan (safety). Pemerintah juga harus merencanakan konversi BBM ke BBG secara gradual dengan tahapan. Pemerintah perlu mengimpor converter kit sesuai kebutuhan sementara, lalu mempersiapkan industri converter kit domestik dengan bekerjasama dengan universitas dan lembaga penelitian lainnya.
Pemerintah juga harus melakukan sosialisasi keselamatan untuk menjamin keamanan konsumen, melakukan standardisasi komponen converter kit, instalasi, sertifikasi teknisi, perawatan, dan kualitas BBG, serta memastikan garansi ATPM tetap berlaku pasca modifikasi dengan converter kit.
"Kebijakan mengenai pembatasan premium ini harus dikaitkan dengan kebijakan harga jangka panjang di bidang energi dan penyediaan transportasi publik," tuturnya.
THR Harus Dibayar Penuh Tak Boleh Dicicil, Menaker Terbitkan SE THR Keagamaan 2024
Menaker mengatakan, pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. THR keagamaan wajib dibayarkan secara penuh.
