VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat meminta anggota komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk menindak tegas penyelundupan bahan bakar minyak bersubsidi.
Anggota Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana mengatakan, seharusnya BPH Migas harus membuat rencana penyaluran BBM bersubsidi, salah satu contohnya adalah pipanisasi penyaluran BBM di setiap provinsi. Sehingga kebocoran yang kerap terjadi bisa dihindari.
"Sekarang ini banyak kongkalikong penyelundupan BBM, seperti penyelundupan ke tengah laut. Tangkap itu semua, oknum mana pun," kata politisi Partai Demokrat itu dalam rapat kerja dengan BPH Migas, Jakarta, Selasa 17 Januari 2012.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR dari Partai Hanura Ali Kastela mengatakan, kapal-kapal pesiar yang berada di pantai Ancol ternyata menggunakan BBM bersubsidi. Padahal kapal-kapal pesiar tersebut tidak memiliki hak sama sekali atas BBM bersubsidi.
"Bahan bakar yang didistribusikan itu jatahnya polisi untuk laut, dan dijual ke kapal-kapal pesiar. Itu dibiarkan, tidak dikontrol," katanya.
Anggota Komisi VII DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Ismayatun menilai anggota komite BPH Migas yang baru merupakan tim impian, karena terdapat pensiunan jenderal polisi, TNI, mantan direktur utama PT Perusahaan Gas Negara, ahli keuangan, dan ada mantan anggota dewan.
"Saya harap tidak ada yang hanya mencari posisi. Tidak ada lagi yang meninggalkan posisi komite ini di tengah jalan," katanya. (umi)
Golkar Terbuka Jika Jokowi-Gibran Mau Gabung: Amin, Kami Anggap Doa
Politikus Partai Golkar, Nusron Wahid mengaminkan jika Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming Raka bergabung ke Partai Golkar.
