- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews - Ketua Umum DPP Golkar, Aburizal Bakrie, menyatakan polemik renovasi ruang rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat yang menelan anggaran hingga Rp20 miliar mesti dilihat apakah disetujui DPR atau tidak. Aburizal menyatakan, meski ada permintaan dari Banggar untuk membuat ruangan rapat baru, namun jika tidak disetujui tentu proyek tersebut tidak akan berjalan.
"Kalau usulan saja kan nggak jadi soal. Memang kenapa kalau ada orang yang usul? Apakah disetujui atau tidak, yang menyetujui juga siapa, saya nggak tahu. Tapi kalau itu memang masuk dalam program yang disetujui mau diapakan?" ujar Ical sebelum acara pidato awal tahun Ketua Umum DPP Golkar di DPR RI, Jakarta, Rabu 18 Januari 2012.
Menurut Ical, jika memang anggaran renovasi tersebut memang disetujui dalam mekanisme pengambilan keputusan DPR yang sah dan proyek tersebut dilaksanakan maka sebenarnya hal tersebut sudah benar secara hukum. Namun belum tentu benar secara etika.
"Begini, masalah anggaran kan dibicarakan di internal DPR, kalau anggaran itu telah disepakati dan kemudian dilaksanakan, itu suka atau tidak suka secara hukum benar. Tapi secara etis, itu barangkali yang tidak benar," kata Ical.
Golkar, menurut Ical, lebih menyoroti bagaimana sebetulnya pembicaraan dan pengambilan keputusan di DPR tersebut. "Itu tergantung daripada pembicaraannya, jadi kalau pembicaraan kan menyangkut seluruh anggota dan pimpinan DPR, pelaksanaannya harus transparan, itu saja pendapat daripada Partai Golkar," kata Ical. (adi)