- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Kementerian Pertanian mengusulkan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terhadap beras tahun ini mencapai 28 persen dibandingkan 2009. Usulan HPP ini segera diangkat ke pembahasan lebih tinggi di tingkat Kementerian Koordinator Perekonomian.
"Saya sudah proses, sudah ada surat Mentan ke Menko menyampaikan usulan. Menko meminta hanya satu opsi. Satu itu berdasarkan tiga pihak yaitu Bulog, Kementerian Perdagangan, dan Kementan," ujar Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 20 Januari 2012.
Rusman menjelaskan, pihaknya telah memberikan tiga opsi mengenai implikasi kenaikan HPP terhadap tambahan anggaran pemerintah. Salah satunya yakni mempertahankan harga tebus beras untuk rakyat miskin (raskin) sebesar Rp1.600.
"Kalau harga tebus Rp1.600, terus HPP dinaikkan, harga raskin bertambah banyak lagi. Walaupun itu bukan Bulog, kalau Rp2.000 bagaimana, Rp2.500 bagaimana. Kami ingin HPP dinaikkan. Walaupun raskin dinaikkan, tidak boleh kenaikan raskin lebih tinggi dari kenaikan HPP," terangnya.
Rusman memahami, apabila harga raskin lebih tinggi dari HPP, imbasnya akan dirasakan pula oleh petani. Penyebabnya, 65 persen penerima raskin berprofesi sebagai petani.
"Makanya saya menyarankan kalau pun ada kenaikan harga tebus raskin, harus bersamaan dengan kenaikan HPP," kata dia.
Dia menjelaskan, Kementan sudah membahas masalah ini dengan direktur utama Bulog. Kedua pihak berharap kepastian kenaikan HPP sudah keluar pada akhir Januari 2012. Pemilihan waktu itu diambil agar Bulog memiliki kepastian hukum ketika saat musim panen pada Februari berlangsung.
"Berapa toleransi dia bisa membeli HPP itu. Syukur-syukur harga transaksi lebih rendah dari harga HPP. Lebih cepat lagi dia di atas HPP, kami tidak ada instrumen lagi. Tapi, ini kan sudah cukup tinggi, usulkan 27-28 persen sudah lumayan. Ini harga transaksi aktual yang terjadi pada bulan-bulan sekarang," tandasnya. (art)
Terinspirasi Langkah Indonesia, Amerika Serikat Suarakan Penundaan dan Perubahan Kebijakan EUDR
Airlangga: Implementasi EUDR jelas akan melukai dan merugikan komoditas perkebunan dan kehutanan yang begitu penting buat kami seperti kakao, kopi, karet, produk kayu.
