- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews - Polemik antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dengan Menteri Perdagangan yang juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan, memancing para politisi Senayan.
Wakil Ketua Komisi VI, Erik Satrya Wardhana, setuju dengan pernyataan Gita Wirjawan soal upah pekerja Indonesia, yang dinilai masih sangat rendah dibanding negara lain. Lebih rendah dibanding pekerja di Cina dan Vietnam.
"Data yang dikemukakan Gita tentunya faktual, dan hal itu sebagai bagian dari paparan kondisi iklim investasi. Reaksi keras dari APINDO justru saya nilai kontra produktif, karena faktanya bisa terlihat dari terkoyaknya harmonisasi hubungan industrial, melalui berbagai aksi buruh yang disertai dengan pembangkangan (disobidience) berupa pemblokiran jalan," kata Erik, kepada VIVAnews, Sabtu, 21 Januari 2012.
Menurut Erik, kisruh mengenai upah ini seperti ajang musiman atau tahunan, yang akan berdampak serius pada iklim investasi dan daya saing nasional.
Hal ini, menurut Erik terjadi karena tiga faktor. Pertama, lemahnya kapasitas kelembagaan di level Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur tripartite yaitu buruh, pengusaha dan pemerintah. Sehingga ketidakpuasan atas ketetapan upah membuka peluang di tempuh melalui jaur lain diluar forum tripartite.
Dalam kasus Bekasi pengusaha mem-PTUN-kan keputusan upah, sedang buruh merasa tidak dihormati kesepakatannya, lalu mengerahkan massa.
Kedua, paradigma upah dalam hubungan industrial masih dinilai sebagai pengeluaran (cost), bukan bagian dari investasi yang dapat memicu produktivitas.
Ketiga, ambiguitas pemerintah sebagai wasit antara pengusaha dan buruh cenderung membiarkan kedua unsur bertarung begitu saja dan terkesan mengabaikan dampak-dampaknya.
Polemik antara Gita Wiryawan dan Apindo yang diwakili Ketua Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Hariyadi Sukamdani, lanjut Erik, bermula dari pernyataan Gita bahwa upah minimum di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti China dan Vietnam. Apindo gerah dengan pernyataan itu dan menganggap Kepala BKPM itu elitis dan tak memahami lapangan.
Semua pihak, kata Erik, hendaknya saling introspeksi, jangan memperuncing polemik di luar konteks penyelesaian subtansi masalah, yaitu ketetapan upah secara adil dan bermartabat. Sehingga harmonisasi hubungan industrial kembali terjalin dan dapat memberi kontribusi pada ketahanan industri serta daya saing nasional.
"Jangan sampai terjadi ironi pada negeri ini, di tengah pemerintah memamerkan keberhasilan menggawangi makro ekonomi dengan raihan investment grade, tapi jantung iklim investasi, yaitu hubungan industrial, terkoyak karena masalah mendasar yakni upah," ungkapnya.
Hari Buku Sedunia, Starbucks Indonesia Serahkan 8.769 Buku untuk Anak-anak
Ribuan buku tersebut merupakan donasi dari para pelanggan Starbucks Indonesia.
