- ANTARA/Sahrul Manda Tikupadang
VIVAnews - Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp1,6 triliun untuk program perumahan rakyat bagi para nelayan tahun ini. Dana tersebut untuk pembiayaan sebanyak 15 ribu rumah.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo, mengatakan perumahan rakyat itu diperuntukkan bagi nelayan dengan tingkat perekonomian miskin, hampir miskin, dan di bawah kemiskinan. "Program itu mulai jalan pada 2012," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa 24 Januari 2012.
Kepemilikan rumah rakyat ini menggunakan sistim pembayaran Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Hal ini terkait dengan program kluster 4 pemerintah mengenai pengentasan kemiskinan.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat puluhan juta penduduk Indonesia masih tergolong miskin. Jumlahnya mencapai 29,89 juta jiwa per September 2011 atau setara 12,36 persen dari total penduduk Indonesia.
Rinciannya, jumlah penduduk sangat miskin pada periode itu sebanyak 10,09 juta jiwa atau 4,17 persen. Sedangkan penduduk miskin 19,79 juta jiwa, atau 8,19 persen dari total jumlah penduduk. Data BPS juga menyebutkan jumlah penduduk hampir miskin mencapai 27,82 juta jiwa atau 11,5 persen.
Meski relatif turun dibanding Maret 2011 sekitar 30,02 juta jiwa, pemerintah sepertinya tak cukup puas dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Dana sekitar Rp99 triliun untuk program itupun pun digelontorkan selama 2012.
Dana itu berasal dari gabungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta swasta.
Bumi Resources Minerals Bukukan Pendapatan US$46,63 Juta pada 2023
PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) menyampaikan total pendapatan sepanjang tahun 2023 mencapai US$46,63 juta.
