11 Tantangan Program Konversi BBM

wamen esdm datangi tempat pemasangan converter kit
Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar

VIVAnews - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai terdapat 11 tantangan yang harus diperhatikan pemerintah jika tetap berencana menggelar program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG).

Namun untuk menjawab 11 tantangan tersebut, pemerintah pertama kali harus memberikan ketegasan pelaksanaan program konversi BBM tersebut.

"Saya dengar pemerintah siapkan untuk taksi dan angkot, strateginya bagaimana. Kementerian Perhubungan sekarang mau berikan konverter kit ke taksi dan angkot, ini harus seiring dengan kementerian lain," kata Peneliti Rekayasa Utama LIPI, Agus Hartanto, di Jakarta, Rabu, 25 Januari 2012.

LIPI mendata 11 tantangan dalam menjalankan konversi BBM dengan baik adalah kejelasan program konversi BBM ke BBG, pasokan gas, harga gas, kualitas gas, dan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).

Lima persoalan lain adalah penggunaan konverter kit, standarisasi konverter kit atau SPBG, sistem pengujian, bengkel yang terakreditasi, serta sumber daya manusia.

Agus menambahkan, satu hal yang tak boleh dilupakan pemerintah adalah pelaksanaan program clean development mechanism (CDM) yaitu program pembangunan yang memperhatikan lingkungan. Dengan menghitung jumlah karbon yang bisa ditekan, Indonesia nantinya bisa mengklaim dan meminta bantuan pendanaan.

Namun, Agus menegaskan, hal terpenting dari pelaksanaan program konversi BBM adalah adanya ketegasan pemerintah sekaligus regulasi yang akan diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.

"Kita harapkan kebijakan dari pemerintah itu pasti dan mau pindah (ke gas) itu pasti, kalau sudah ada kebijakan, siapa yang di tunjuk harus jelas, jangan sampai seperti dulu," kata dia. (eh)

Festival Pameran K-Pop Terbesar Siap Digelar 45 Hari! Musik, Film, Merchandise Ada di Sini
Ilustrasi warga Wamena, Papua memasukan kertas suara saat berikan hak suaranya pada Pemilu

Pengawasan Pilkada 2024 di Kabupaten Puncak Papua Terancam Tak Maksimal

Selain Kabupaten Puncak, pengawasan di Papua Tengah juga dikhawatirkan tak bisa maksimal saat Pilkada 2024.

img_title
VIVA.co.id
25 April 2024