- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, menyatakan pemerintah bakal mempertimbangkan opsi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Opsi ini muncul berdasarkan masukan dari pakar perminyakan, asosiasi pengusaha, dan survei media massa yang menyatakan 51,3 persen masyarakat lebih memilih menaikkan harga BBM bersubsidi.
Namun, Jero menegaskan pemerintah hingga kini masih menetapkan dua opsi agar kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi 2012 tidak jebol. Opsi pertama adalah pembatasan BBM bersubsidi, di mana masyarakat menengah ke atas beralih menggunakan Pertamax. Sementara itu, opsi kedua adalah program konversi BBM ke gas.
"Pemerintah yang baik tentu mendengar apa kata rakyat. Kalau rakyat menghendaki itu, menurut jajak pendapat, kita dengarkan sangat serius," kata Jero Wacik di Jakarta, Kamis 26 Januari 2012.
Wacik menyatakan, hasil jajak pendapat sebuah media massa menunjukkan, 51,3 persen masyarakat yang mempunyai mobil pelat hitam setuju menaikkan harga BBM bersubsidi. Sementara itu, opsi pembatasan BBM hanya dipilih oleh 18 persen responden, 14 persen setuju beralih ke Pertamax, dan hanya 8,8 persen setuju beralih ke BBG.
Wacik mengakui, dalam beberapa pekan terakhir memang tengah muncul opsi ketiga berupa kenaikan harga BBM bersubsidi. Komisi VII DPR-RI sendiri telah melakukan pertemuan dengan banyak sektor, dari Apindo, Gaikindo hingga pelaku UMKM. "Apindo malah minta naikkan harga BBM. Tetapi, saya setuju 200 persen, pindah ke gas tetap dilakukan mumpung ada momentum," katanya.
Dia menegaskan, pemerintah tidak pernah mengajukan opsi kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun, jika kebijakan itu yang dipilih oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, proses menaikkan harga BBM bersubsidi itu harus melalui proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) 2012.
Dalam UU APBN 2012 pasal 6 dan 7 disebutkan pemerintah dilarang menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Pembahasan ini belum selesai, negeri-negeri kita, undang-undang kita yang bikin, dan pada Senin ketemu DPR untuk mencari jalan yang terbaik," katanya.
Dia menambahkan, program konversi BBM menjadi BBG memang memiliki tiga macam hambatan. Pertama, mobil harus dipasangkan konverter kit yang harus sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan dipasang oleh bengkel yang tersertifikasi.
Hambatan kedua adalah minimnya SPBG dan SPBU yang menjual gas. Terakhir, adalah faktor kesiapan pasokan gas di mana kebutuhan di wilayah Jawa-Bali mencapai 82 juta kaki kubik. Kebutuhan ini terbagi atas 32 juta kaki kubik untuk konsumsi dan 50 juta kaki kubik untuk standby gas.
"32 juta kaki kubik telah siap dan saya cari tambahan gas, ada standby 50 juta kaki kubik dari Kangean yang tadinya seluruhnya untuk PLN. Saya minta sebagian untuk standby," tuturnya. (art)
Ledakan Terdengar di Bandara hingga Pusat Nuklir Iran
Rudal Israel telah menghantam sebuah lokasi di Iran pada Jumat, 19 April setelah beberapa hari Teheran melancarkan serangan pesawat tak berawak ke Israel.
