VIVAnews - Serikat Pekerja Garuda Indonesia (Sekarga) akan melaporkan dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia Tbk ke wakil rakyat. Para pekerja tersebut, akan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR.
"Hari ini, pukul 10.00 WIB, kami akan melakukan RDPU dengan Komisi III DPR," kata Kepala Divisi Humas Sekarga, Tomy Tampatty kepada VIVAnews.com di Jakarta, Selasa 31 Januari 2012.
Menurut Tommy, dalam pertemuan nanti, Sekarga akan meminta dukungan Komisi III atas semua laporan dugaan tindak pindana korupsi yang terjadi di Garuda dan telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sampai saat ini, semua itu (laporan) tidak ditindaklanjuti. Kami menduga, ada mafia birokrasi yang menghambat di KPK," ujarnya.
Dia menuturkan, dugaan tindak pidana korupsi di antaranya restrukturisasi utang Garuda di Bank Negara Indonesia senilai Rp270 miliar, masalah pengadaan IT, termasuk pemidahan kantor pusat ke Cengkareng. "Semuanya ada buktinya dan sudah dilaporkan ke KPK. Jadi, kita minta dukungan DPR agar KPK bekerja," kata Tommy.
Sebelumnya, Serikat pekerja Garuda telah membuat laporan resmi kepada KPK, dan ditembuskan kepada Presiden, terkait dugaan korupsi pada pengadaan pesawat Garuda.
Kecewa karena laporan tidak direspon, Serikat Pekerja Garuda juga membuat laporan resmi kepada Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, lengkap dengan sejumlah dokumen.
Belum jelas, pesawat jenis apa dan tahun berapa pembelian pesawat bermasalah itu berlangsung, seperti yang dilaporkan Serikat Pekerja ini. Namun, sejak Februari 2011, Garuda Indonesia sudah menerima tiga unit pesawat baru jenis Airbus 330-200 dan sembilan unit Boeing 737-800 NG. (eh)
Presiden PKS: Kami Belum Dapat Pasangan Ajukan Hak Angket
Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, mengatakan PKS siap dan akan ikut apabila Hak Angket DPR RI diusulkan terkait pelaksanaan Pemilu 2024. Sampai sekarang PKS belum dapat teman.
