- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Direktur Utama Merpati Nusantara Airlines Sardjono Jhonny Tjitrokusumo mempertanyakan arah kebijakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pemegang saham terbesar terkait dengan penyelematan maskapai penerbangan perintis ini.
"Kami cukup beruntung 2011 ini Merpati dapat bertahan," kata Sardjono Jhonny Tjitrokusumo di Jakarta, Rabu 8 Februari 2012.
Jhonny mengungkapkan, dirinya memang sempat mengajukan pengunduran diri dalam rapat pimpinan Kementerian BUMN beserta jajaran Merpati. Langkah ini dilakukan karena dia meragukan kepercayaan yang diberikan pemerintah dalam menerima dana penyertaan modal negara (PMN) 2012 sebesar Rp250 miliar.
Namun, diakui Jhony, Menteri BUMN Dahlan Iskan memberikan suntikan semangat. "Pak Dahlan masih percaya sama saya. Namun, membenahi Merpati bukan pekerjaan one man show, pemegang saham harus ikut campur,"katanya.
Merpati mengungkapkan, sejak 2010, perusahaan bersama Perusahaan Pengelola Aset (PPA) telah mengkaji kebutuhan dana PMN yang dibutuhkan Merpati untuk restrukturisasi dan revitalisasi Merpati. Hasilnya, Merpati pada 2011 membutuhkan Rp561 miliar. Untuk itu Merpati mengajukan PMN 2011 sebesar Rp561 miliar yang akan cair pada Maret 2011.
Sayangnya, dana PMN yang dijanjikan Maret 2011, baru cair 31 Desember 2011. Selama sembilan bulan tersebut, revitalisasi Merpati tidak berjalan dan terakumulasi rugi. Untuk itu, Merpati beserta PPA menghitung 'kompensasi' kerugian selama 9 bulan dana PMN yang tertunda.
"Akibatnya ada kebutuhan tambahan sebesar Rp250 miliar jika ingin Rp561 miliar tersebut bermanfaat," kata Jhony. "Oleh sebab itu Oktober 2011 kami mengajukan Rp250 miliar untuk PMN 2012 sebagai antisipasi."
Berdasarkan pengalaman tersebut, Jhony mengaku tak mau mau berandai-andai dengan pencairan dana PMN 2012 sebesar Rp250 miliar. Baginya, kementerian BUMN sebagai pemilik Merpati harus menentukan sikap dalam rencananya memperbaiki Merpati.
"Bukannya saya tidak mau susah, saya mau kok bekerja keras, tapi yang punya Merpati maunya bagaimana?" katanya.
Bahkan Ia berani mengundurkan diri jika ada orang lain yang sanggup mengembangkan Merpati tanpa ada uang PMN sebesar Rp250 miliar. Dari awal Ia dilantik Ia telah ajukan pertanyaan, 'Merpati mau sesehat apa?'. Ia mengibaratkan dana PMN ini seperti obat yang tidak datang tepat waktu dan tepat dosis.
"PMN itu seperti menyembuhkan perusahaan sakit tapi ga pernah datang tepat waktu dan tepat dosis, itu masalahnya. Butuhnya Maret dikasih Desember, tadinya sakit diare, saat Desember sudah muntah darah,"katanya.
5 Kota dengan Biaya Hidup Termahal di Indonesia, Depok Termasuk?
DKI Jakarta adalah kota dengan biaya hidup termahal. Biaya ini dihitung berdasarkan nilai konsumsi rata-rata rumah tangga per bulan.
