VIVAnews - Sidang sengketa Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara mendapat penjagaan ketat kepolisian. Sidang Sengketa Kemenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara melawan Presiden Republik Indonesia ini, mengagendakan putusan dari majelis hakim.
"Khusus untuk sidang hari ini kami mendatangkan 125 personel," ujar Kepala Pengamanan Polisi Khusus Gedung Mahkamah Konstitusi, Komisaris Besar Polisi Didik S, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa, 10 Februari 2009.
Pengamanan kali ini melibatkan kesatuan dari Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kepolisian Resor Jakarta Pusat, dan Kepolisian Sektor Gambir. Peningkatan keamanan yang tidak biasa ini dikarenakan sengketa Pilkada Maluku Utara yang menyedot banyak perhatian.
"Tadi kami perkirakan ada sekitar 125 pengunjung yang sekarang sudah memenuhi ruang sidang," ujar Didik. Pantauan VIVAnews polisi tampak berjaga-jaga menyebar di sejumlah titik. Polisi terlihat dari mulai luar gedung sampai di ruang persidangan yang dipimpin Majelis Hakim Mahfud MD.
Sengketa ini bermula dari kisruh penetapan pemenang Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara. Setelah berlarut-larut, Presiden melalui Menteri Dalam Negeri melantik Thaib Armaiyn dan Abdul Ghani Kasuba sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara pada 29 September 2008. Pasangan ini mengalahkan Abdul Ghafur dan Abdurrahim Fabanyo.
Pelantikan ini ternyata tak menyurutkan sengketa. 28 Oktober 2008, KPU Maluku Utara mendaftarkan gugatan sengketa kewenangan lembaga negara dengan pemohon Ketua KPU Maluku Utara, Aziz Kharie, dan termohon, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kasusnya terdaftar dengan nomor 276/SKLN-VI/2008.
Kereta Tanpa Rel dan Taksi Terbang Bakal Diuji Coba di IKN Juli Tahun Ini
Otorita IKN akan uji coba kendaraan otonom autonomous rail transit atau kereta tanpa rel, dan advanced air mobility alias taksi terbang pada bulan juli tahun 2024 ini.
