- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews --Direktur Utama PT Mandiri Sekuritas, Harry Supoyo, mengatakan masih akan mengkaji keterangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait pembelian saham PT Garuda Indonesia Tbk oleh Nazaruddin.
"Saya terus terang belum baca tentang keterangan PPATK itu, dan saya tidak terlalu ahli dalam hal tersebut. Jadi, saya harus pelajari dulu," kata Harry kepada VIVAnews di Jakarta, Selasa 14 Februari 2012.
Sedangkan Executive Vice President, Corporate Communication Mandiri Sekuritas, Febriati Nadira, menuturkan, sebagai warga negara yang baik, perusahaan akan selalu mematuhi aturan berlaku. Termasuk, masalah pembelian saham Garuda oleh Nazaruddin.
"Namun terkait wacana yang dilontarkan oleh PPATK, menurut kami masih banyak hal yang perlu dikaji dengan seksama. Terutama, aspek hukum yang berlaku, khususnya ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal," kata dia.
Sementara itu, menurut sumber VIVAnews di Mandiri Sekuritas, terdapat lima perusahaan yang disebut Nazaruddin membeli saham Garuda. Namun, pembelian saham Garuda telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
"Pembelian saham Garuda sudah dilakukan sebagaimana mestinya. Sebagai penjamin emisi, Mandiri Sekuritas juga melakukan pelaporan," kata dia.
Hingga saat ini, menurutnya, Mandiri Sekuritas tidak bermasalah terhadap kasus yang menimpa Nazaruddin. Saat ini, fokus perusahaan adalah bagaimana cara menjual sisa saham Garuda yang masih ada di Mandiri Sekuritas.
"Sebagai underwriter, kami juga menanggung masalah Garuda. Soal ini jadi perkara, ya apa boleh buat," ungkapnya.
Namun, dia tidak mengetahui bagaimana caranya jika saham Garuda diminta untuk dikembalikan karena diduga berasal dari hasil pencucian uang. Sebab, tidak ada aturan yang mengatur soal itu.
"Saya nggak tahu. Nggak ada presedennya. Diusulkan bisa saja, tetapi kalau dikembalikan tidak ada aturannya," ujarnya.
3 Faktor Pemicu Approval Rating Jokowi Masih Tinggi Versi Survei LSI
Dari survei terbaru LSI, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi tembus di angka 76,2 persen.
