- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Wakil Direktur Utama PT Bank Permata Tbk, Herwidayatmo, mengkhawatirkan pengelolaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi komoditas politik bagi pihak tertentu. Ia mengharapkan OJK nanti memiliki keberanian dan ketegasan agar tak terpengaruh politik.
"Harapan kami di industri perbankan, OJK punya keberanian dan ketegasan, sehingga tidak terpengaruh. Supaya ke depan industri jasa keuangan di Indonesia lebih kuat," kata Herwidayatmo di acara diskusi OJK di Hotel Santika Jakarta, Rabu 15 Februari 2012.
Adanya OJK diharapkan akan membawa dampak yang baik bagi industri perbankan. Selain itu, OJK diharapkan mampu menetapkan standar internasional dalam sektor jasa keuangan. Sebab, industri perbankan belum sepenuhnya siap menghadapi hal tersebut.
"Indonesia sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, tapi belum ada perusahaan jasa keuangan dan perbankan yang dapat menempatkan posisi di 5 besar dari segi aset," ujarnya.
Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Muliaman D Hadad, mencermati pada masa transisi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan diperlukan payung hukum yang jelas. Hal ini agar menghindari kondisi ketidakpastian.
Menurut Muliaman, selain masalah payung hukum, hal lain yang perlu dicermati adalah program berkelanjutan yang sudah dijalankan oleh BI dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).
“Rencana-rencana yang dilakukan BI dan Bapepam-LK perlu dilanjutkan. Saya ingin melihat apa yang akan dilakukan OJK, sehingga bisa membuat industri keuangan bisa berubah di masa yang akan datang,” ujarnya. (art)
Hakim Geram ke Saksi di Sidang Korupsi Tol MBZ: Proyek Triliunan Gini kok Main-main
Hakim mencecar saksi sampai tidak berkutit di kasus korupsi Tol MBZ. Dalam hal itu juga diketahui kalau tender sudah disetting siapa pemenangnya. Membuat hakim jadi heran
