- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Azwar Abubakar, mengatakan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah masih jauh dari yang diharapkan. Dari target yang ditetapkan sebesar 80 persen pada 2014, sejauh ini baru 37,33 persen instansi pemerintah yang akuntabilitasnya baik.
"Diperlukan perhatian dan upaya bersama yang lebih keras dalam penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah," ujar Azwar di kantornya, Jakarta, Selasa 21 Februari 2012.
Menurut dia, akuntabilitas menjadi penting untuk mengurangi dan mencegah tindak potensi korupsi di pemerintahan. Hal itu sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang mengedepankan perbaikan efisiensi anggaran, peningkatan pelayanan publik, efisiensi perizinan, dan lainnya.
Daerah memerlukan perbaikan dan pembenahan pada instansi pemerintah, yang perlu komitmen dari kepala daerah. "Kalau bicara reformasi birokrasi, peningkatan dan penguatan akuntabilitas merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi," tuturnya.
Berdasarkan laporan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, hanya tiga daerah mendapatkan peringkat baik atau B. Ketiga daerah itu adalah Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Pemkot Sukabumi.
Sementara itu, 17 pemprov dan 21 kabupaten/kota berpredikat C. Beberapa daerah besar dalam peringkat ini ialah DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, dan Bali. (art)
ODGJ Ngamuk di Cengkareng Mau Tikam Kakanya Sendiri, Ternyata Kabur dari Dinsos
Seorang pria berinisial A yang merupakan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, mengamuk hingga nyaris menikam keluarganya sendiri. Untung
