- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan negara membutuhkan dana sebesar Rp50 triliun jika implementasi program remunerasi merata di seluruh instansi pemerintah pusat. Dana ini dibutuhkan jika dilakukan pembayaran tunjangan kinerja atau remunerasi secara penuh pada tiap instansi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, mengatakan terdapat sekitar 70 kementerian dan lembaga di pemerintah pusat. Sementara itu, pembayaran secara penuh diperkirakan mulai diterapkan tiga hingga empat tahun mendatang.
"Dari kami sudah proses. Untuk dibayarkan remunerasi, ya nanti disesuaikan dengan kemampuan uang negara," ujar Azwar di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu 22 Februari 2012.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memproses 40 kementerian atau lembaga yang mengajukan program reformasi birokrasi. Sebanyak 20 kementerian atau lembaga sudah diproses, sedangkan sisanya sudah diterima.
Bagi kementerian atau lembaga yang sudah disetujui, pelaksanaan reformasi birokrasinya akan diteruskan. Azwar mencontohkan, Kementerian Keuangan sudah mencapai 100 persen, sedangkan Badan Pemeriksa Keuangan sebesar 70 persen, yang akan dinaikkan menjadi 86 persen.
"Sebanyak 40 kementerian atau lembaga akan kami kaji. Nanti kami lihat mana yang bisa lolos," ujarnya.
Anggaran pembayaran tunjangan kinerja itu akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2012 atau APBN 2013. Azwar menambahkan, jika pembayaran remunerasi untuk seluruh pegawai di Indonesia, setidaknya membutuhkan Rp250 triliun. Namun, hal itu sulit terwujud dalam waktu dekat.
"Paling 10 tahun ke depan semua bisa dapat. Saat APBN kita Rp5.000-6.000 triliun," tuturnya. (art)
Anutusias Punya Anak Perempuan, Alyssa Soebandono Sampai Lakukan Hal Ini
Menyambut kelahiran anak pertama, Alyssa Soebandono merasa sangat antusias. Diungkap Dude, Istrinya itu sampai membeli baju-baju untuk anak perempuannya tersebut.
