- ANTARA/Maril Gafur
VIVAnews - Banjir bandang yang terjadi Rabu malam di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, merusak ratusan bangunan warga dan fasilitas umum di Kecamatan Tigo Nagari dan Kecamatan Simpati.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman, 13 jembatan rusak berat dan ringan serta sekitar 1 kilometer fasilitas jalan umum rusak di sembilan titik. Banjir bandang juga merusak 174 unit rumah warga serta menghalau 18 saluran irigasi yang ada di dua kecamatan tersebut.
Hingga siang ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman tidak menemukan adanya korban jiwa akibat bencana alam tersebut.
"Angka kerusakan ini bisa berubah karena pendataan masih terus dilakukan, terutama di Kecamatan Simpati," kata Kepala BPBD Pasaman, M Nasir pada VIVAnews, Kamis,23 Februari 2012.
Menurut Nasir, banjir bandang yang terjadi hanya sekitar lima jam tersebut membawa material kayu dan tanah sehingga mengakibatkan longsor. Kondisi ini yang membuat Walhi Sumbar menduga, banjir bandang terjadi akibat penurunan fungsi hutan.
Direktur Walhi Sumbar Khalid Saefullah pada VIVAnews menyatakan, kurangnya resapan air di areal hulu sungai Batang Malampah disinyalir menjadi penyebab bencana tersebut. "Kita menduga kuat ke arah sana, karena hasil investigasi Walhi dalam beberapa tahun belakangan, degradasi hutan di sana mencapai 20 persen," tegasnya.
Menurut Khalid, kondisi diperparah dengan topografi kawasan di Pasaman yang dipenuhi perbukitan dengan kemiringan beragam. "Ekologis dan topografi wilayah setempat yang memaksa agar aktivitas kerusakan dihentikan," tegasnya.
Kebijakan Kayu Lokal
Selain kondisi tersebut, aktivis Walhi ini juga menyentil kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kayu di tingkat lokal. Ia menilai, tidak adanya kebijakan tersebut membuat pemenuhuan kayu lokal terkesan simpang siur.
"Hasil kayu perusahaan pemilik HPH cenderung ke luar dari Sumbar, sehingga dari mana masyarakat Sumbar bisa memperoleh kayu kualitas terbaik seperti Meranti dan Banio kalau tidak dari hutan lindung?" ujar Khalid mempertanyakan.
Ia juga menyentil lemahnya penindakan terhadap pelaku illegal logging yang tidak tercover dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Persoalan ini yang dinilai Khalid memperumit masalah kehutanan secara nasional sehingga degradasi hutan sulit dihindari.
"Jika ingin mengatasi persoalan ini, penegakkan hukum terhadap pelaku illegal logging mesti serius dan ada upaya meningkatkan perekonomian masyarakat di pinggir kawasan hutan," ujarnya. Ia menduga, masalah ekonomi masyarakat di pinggir kawasan hutan kerab dimanfaatkan para cukong untuk mengeruk keuntungan.
Bantahan Pemerintah
Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Hendri Oktavia secara terpisah mengaku tak ingin buru-buru menyimpulkan kerusakan hutan menjadi penyebab banjir. "Saya mendengar itu dan perlu pengajian lebih lanjut apakah kayu yang hanyut dibawa banjir bandang akibat illegal logging,” katanya pada VIVAnews.
Terkait kebijakan pemenuhan kayu di tingkat lokal, ia mengaku, pemerintah telah mewajibkan perusahaan pemilik HPH untuk menyisihkan 5 persen dari total produksinya untuk memenuhi kebutuhan kayu lokal. Dalam setahun, menurutnya, hasil kayu dari dua perusahaan HPH di Sumbar mencapai 60 ribu meter kubik.
Pemenuhan kayu untuk kebutuhan lokal juga dipasok dari hutan tanaman rakyat yang pada 2011 lalu telah mencapai 40 ribu meter kubik. "Jika dikalkulasikan, produksi kayu untuk kebutuhan lokal mencapai 52 ribu meter kubik per tahun, 5 persen dari perusahaan HPH," tambahnya.
Hendri membantah jika produksi kayu dari perusahaan HPH diekspor ke luar. Mekanismenya, ujar Hendri, kayu olahan dari perusahaan HPH dijual ke perusahaan plywood yang diolah dalam berbagai jenis. “Hasil olahannya berupa kunsen dan bentuk lainnya bisa jadi masuk kembali ke pasar Sumbar," terangnya.
Apakah kayu sebanyak 52 ribu meter kubik tersebut memenuhi kebutuhan kayu di Sumbar dalam setahun? Pertanyaan ini yang agak sulit dijawab pihak Dinas Kehutanan Sumbar. "Saya rasa cukup, tapi sejauh ini kita tidak pernah menghitung itu karena standar kriteria kebutuhan kayu ini tidak seperti kebutuhan masyarakat akan beras," kata Hendri.
Akibat Rem Mendadak, Pengendara Motor Tabrak Pikap hingga Terjungkal
Baru-baru ini terjadi di media sosial, sebuah video di media sosial memperlihatkan pengendara motor menabrak sebuah mobil pikap hingga terjungkal.
