- www.kemenpera.go.id
VIVAnews - Kementerian Perumahan Rakyat mengklaim telah tercapai kesepakatan dengan bank penyalur program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dalam perjanjian kerja operasional (PKO) dengan suku bunga kredit 7,25 persen.
Sementara porsi dana antara pemerintah terhadap bank pelaksana dalam program FLPP tersebut disepakati sebesar 50:50.
"Dengan adanya penurunan suku bunga kredit menjadi 7,25 persen nantinya dapat meningkatkan daya beli masyarakat sebesar 10 persen," kata Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis 23 Februari 2012.
Djan Faridz memperkirakan lewat skema porsi pemerintah dengan bank pelaksana tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dapat terfasilitasi KPR FLPP dapat meningkat lebih dari 20 persen.
Diakui pemerintah, kebutuhan dana FLPP masih sangat besar seiring dengan masih sangat besarnya kebutuhan MBR. "Mengingat terbatasnya kapasitas APBN, maka di samping perlunya kepastian dukungan APBN juga perlu terus dicari sumber pendanaan lain diantaranya penyelenggaraan tabungan perumahan," kata Djan.
Sebelumnya, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menginginkan suku bunga KPR turun menjadi lima persen. DPR pun memberikan batas waktu untuk menyelesaikan perjanjian kerja sama operasional (PKO) dengan bank penyalur FLPP sampai akhir Februari 2012.
"Batas waktu sudah ditetapkan akhir Februari ini," kata Deputi Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat, Sri Hartoyo melalui pesan singkatnya kepada VIVAnews.com.
PKS Terbuka untuk Bertemu Prabowo tapi Bukan untuk Menyusul PKB
Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan rencana pertemuan dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto masih menunggu waktu yang tepat.
