- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Pengamat ekonomi Aviliani menilai pemerintah sebaiknya mengalihkan dana pemberian bantuan langsung tunai (BLT) untuk pengembangan infrastruktur dan transportasi umum. Hal ini sebagai langkah antisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak.
Menurut dia, kebijakan itu lebih efektif untuk jangka panjang dibandingkan pemberian bantuan langsung tunai yang sifatnya hanya sementara.
"Karena begitu dapat, misalkan BLT Rp200 ribu langsung habis," ujar Aviliani di Gedung Bappenas, Jakarta, Jumat 24 Februari 2012.
Pemberian BLT itu, dia menambahkan, berpotensi menimbulkan permasalahan baru bagi pemerintah. Sebab, nantinya akan semakin banyak masyarakat yang mengaku miskin. "Padahal kondisi sebenarnya tidak," ujarnya.
Kenaikan harga BBM, dia menilai, tidak berdampak besar pada kenaikan harga barang. Jika pemerintah menaikkan harga BBM antara Rp1.500-2.000, akan menambah inflasi 1-2 persen.
"Jadi, kalau inflasi sekarang 4,5 persen ditambah dua persen kan masih 6,5 persen. Menurut saya, itu tidak terlalu kena dampak karena kenaikan harga," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri memperkirakan dana kompensasi bagi masyarakat miskin atas kenaikan harga bahan bakar minyak sebesar Rp100 ribu per keluarga per bulan. Pemberian bantuan langsung tunai itu akan berlangsung selama delapan bulan. Namun, terkait hal ini belum ada keputusan resmi pemerintah karena masih dikaji. (art)
Joe Biden Sahkan Undang-undang yang Membuat Tiktok Terancam Diblokir
Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden resmi menandatangani undang-undang pemblokiran TikTok, jika ByteDance tidak bisa memenuhi syarat yang diwajibkan oleh AS.
