Januari-April 2012, KPK Usut 6 Anggota Dewan

Ketua KPK Abraham Samad Saat Diskusi Film Kita Vs Korupsi
Ketua KPK Abraham Samad Saat Diskusi Film Kita Vs Korupsi
Sumber :
  • VIVAnews/ Muhamad Solihin

VIVAnews - Kinerja pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid III dalam kwartal pertama tahun 2012 mayoritas menangani perkara suap-menyuap. Dalam laporan kinerja empat bulan pertama KPK periode Januari sampai April 2012,  sebanyak 12 kasus dari total 15 kasus yang ditangani KPK berkaitan dengan suap menyuap.

"Tindak pidana korupsi yang ditangani KPK sejak Januari 2012-April 2012 ada 15 kasus. Di antaranya, dua kasus pengadaan barang/jasa, satu kasus penyalahgunaan anggaran, dan 12 kasus penyuapan," kata Ketua KPK Abraham Samad di kantor KPK, Jakarta, Senin 7 Mei 2012.

Abraham menjelaskan bahwa selama empat bulan pertama di tahun 2012 pelaku tindak pidana korupsi didominasi Anggota Dewan (DPR RI dan DPRD) sebanyak enam orang. Selanjutnya pihak swasta sebanyak lima orang, Kepala Daerah (Walikota/Bupati dan wakil) sebanyak dua orang dan pejabat negara eselon I, II dan II sebanyak dua orang.

Sementara itu, dari sisi penanganan perkara selama Januari-April 2012, perkara dalam tahap penyelidikan ada sebanyak 22 kasus, penyidikan 15 perkara, yang dalam tahap penuntutan 13 perkara, perkara in kracht 7 perkara dan perkara yang sudah di eksekusi sebanyak 8 perkara.

"Dengan disahkan roadmap KPK, maka fokus pemberantasan korupsi ke depan akan diarahkan pada sektor-sektor strategis yang menyangkut grand corruption dan kepentingan nasional," ujarnya.

KPK sendiri tengah menangani perkara sejumlah legislator baik di tingkat pusat maupun daerah. Yang paling anyar dan menyita perhatian publik adalah perkara dugaan penerimaan hadiah pembahasan anggaran Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin dan Angelina Sondakh.

Ada juga kasus dugaan suap alokasi anggaran Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dengan tersangka mantan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi PAN, Wa Ode Nurhayati.

Selanjutnya, KPK juga diketahui tengah mendalami perkara dugaan suap perubahan Peraturan Daerah (Perda) No.6 tahun 2011 tentang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2012 di Pekanbaru, Riau. KPK telah menetapkan empat orang tersangka, dua orang di antaranya adalah anggota DPRD Riau.