"Iklan Pendidikan Tak Mungkin Pakai Nenek"
VIVAnews - Salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Max Sopacua, menyatakan tidak ada yang salah dengan iklan Partai Demokrat hari ini di harian Kompas. Menurut Max, penggunaan guru sekolah menengah atas itu sesuai dengan tema iklan yakni dana pendidikan.
"Tuduhan itu hanya mencari-cari kesalahan saja," kata Max saat dihubungi VIVAnews, Rabu 18 Februari 2009. "Angka anggaran 20 persen itu kan diimplementasikan untuk guru dan anak sekolah, masak iklannya menampilkan nenek-nenek?"
Anggaran 20 persen itu, kata Max, dikucurkan tak memandang sekolah negeri atau swasta. Artinya, guru dan murid sekolah negeri dan swasta sama-sama menikmati kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ini.
Guru SMA bernama Trijaningsih yang ditampilkan dalam iklan tak harus diterjemahkan pegawai negeri sipil, karena bisa jadi dia mengajar di sekolah swasta. "Alangkah pendeknya akal orang yang berpikir guru yang ditampilkan itu pegawai negeri," kata mantan presenter Televisi Republik Indonesia itu.
"Kami juga tidak melihat anak sekolahnya, tapi karena mereka adalah penikmat dana bantuan operasional sekolah. Jadi tidak ada asumsi kami menggunakan anak-anak untuk beriklan," kata Max.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, mengkritik iklan di halaman 11 Kompas tersebut. Setidaknya ada tiga dugaan pelanggaran yang harus diklarifikasi Demokrat. Pertama, apakah siswa SMA dalam sekolah sudah memiliki hak pilih. Kedua, apakah guru SMA itu bukan pegawai negeri sipil. Ketiga, Demokrat harus menjelaskan ucapan "Terima Kasih Presiden SBY" yang seolah-olah program itu benar atas inisiatif Presiden.
Percakapan Terakhir Mahasiswa STIP dan Senior Sebelum Dianiaya
Polisi mengungkap motif penganiayaan terhadap Putu Satria Ananta Rustika (19), mahasiswa di Sekolah Ilmu Tinggi Pelayaran (STIP) Jakarta, hingga tewas dianiaya seniornya.
