- Antara
VIVAnews - Gubernur Riau Rusli Zaenal memenuhi panggilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru. Dia bersaksi untuk terdakwa suap revisi Perda Pekan Olahraga Nasional, Eka Dharma Putra.
Rusli datang ke Pengadilan Tipikor dengan mengenakan baju melayu. Sejumlah petinggi Pemprov Riau pun turut hadir di ruang pengadilan untuk mendukung orang nomor satu di Riau itu.
Pejabat Pemprov Riau yang hadir yakni Asisten III Setdaprov Riau, Joni Irwan, Kepala Biro Kesra Setdaprov Riau Edi Satria, Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Pengelolaan Data Elektronik (DKIPDE) Ahmad Syaharofie, dan Kepala Dinas Perhubungan Surya Maulana.
Bahkan Sekretaris DPRD Riau Zulkarnain Kadir juga hadir, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Husni Hasan, Direktur RSUD Arifin Achmad Yuliwirianti Moesa serta Kepala Dinas Pendapatan Daerah Said Mukri.
Dalam sidang, Rusli banyak menjawab tidak tahu atas pertanyaan Hakim yang diketuai Krosbin L Gaol. "Maaf saya lupa," kata Rusli beberapa kali dan mengatakan kalau revisi Perda PON adalah urusan teknis.
Dalam kasus suap pembahasan peraturan daerah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional tahun 2012 di Provinsi Riau, KPK telah menetapkan empat tersangka. Mereka adalah Muhammad Faisal Aswan, M Dunir, Eka Darma Putra, dan Rahmat Syahputra.
M Faisal Aswan dan M Duni adalah anggota DPRD Riau. Sementara Eka Darma Putra merupakan Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Riau, sedangkan Rahmat Syahrial adalah karyawan PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero.
Keempat tersangka diduga melakukan tindak pidana atau penerimaan hadiah terkait perubahan Peraturan Daerah No 6 tahun 2010 tentang dana pengikatan tahun jamak pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional.
KPK mengamankan alat bukti berupa uang senilai Rp900 juta yang terbagi dalam tiga tempat terpisah. Uang Rp500 juta di tas warna hitam, Rp250 juta di tas kertas cokelat, terakhir Rp150 juta di tas plastik hijau.
Amnesty International Sebut Pelanggaran HAM di RI Semakin Buruk, Aparat Paling Banyak Terlibat
Amnesty International menyoroti beberapa hal yang menunjukkan semakin buruknya situasi HAM di Indonesia, di mana represi atas kebebasan sipil sering terjadi.
