- Antara
VIVAnews - Bank Indonesia (BI) mencatat uang keluar (outflow) mendekati hari raya Idul Fitri sudah mencapai Rp81 triliun. Sebelumnya, BI memprediksi kebutuhan uang tunai selama puasa dan Lebaran senilai Rp89,4 triliun.
"Itu realisasi mulai awal puasa hingga 15 Agustus. Jadi, kami proyeksikan, pada hari-hari terakhir jelang Lebaran tidak mungkin lebih dari Rp5 triliun," kata Direktur Kepala Grup Departemen Pengedaran Uang BI, Adnan Djuanda, di Gedung BI, Kamis 16 Agustus 2012.
Menurut Adnan, realisasi kebutuhan uang tunai selama Ramadan dan Lebaran tahun ini diprediksi tidak melewati target BI. Sebab, jika dibandingkan tahun lalu, jumlahnya hanya mencapai Rp61,36 triliun.
"Kami optimistis Lebaran ini tidak akan melebihi target BI sebesar Rp89,4 triliun," ujarnya,
Sementara itu, terkait peredaran uang palsu di Indonesia, menurut BI, jumlahnya menurun dibanding tahun lalu. Pada akhir 2011, jumlah uang palsu mencapai 8 lembar per satu juta bilyet uang asli. Sementara itu, hingga Juni 2012 tercatat turun separuhnya menjadi 4 lembar per satu juta bilyet uang asli.
Jumlah tersebut terus turun jika dibandingkan pada 2010 yang mencapai 20 lembar uang palsu per satu juta bilyet uang asli.
Adnan mengakui, adanya Undang-Undang (UU) Mata Uang diperkirakan menjadi penyebab turunnya pemalsuan uang. "Sekarang, dengan adanya UU Mata Uang, sanksinya berat," kata Adnan.
Sekadar informasi, dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pelaku pemalsuan mata uang rupiah bisa dihukum maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar.
Selain itu, Adnan menambahkan, kasus pemalsuan uang di Indonesia masih jauh di bawah mata uang asing seperti dolar Amerika dan euro. Adnan menyebut, uang palsu dolar Amerika dan euro bisa mencapai 20 hingga 30 lembar per satu juta bilyet.
Berdasarkan data untuk periode Januari hingga Juni 2012, BI mencatat temuan uang palsu berjumlah 41.080 lembar dengan nominal uang rupiah yang paling banyak dipalsukan adalah pecahan Rp100.000 sebanyak 21.497 lembar atau 52,33 persen. (adi)
Sindir PDIP yang Gugat KPU ke PTUN, Nusron: Silakan, Tidak Berdampak Apa-apa
PDIP minta KPU agar menunda penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih.
