- ANTARA/Muhammad Deffa
VIVAnews - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Assiddiq berpendapat bahwa polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri terkait kasus korupsi simulator Surat Ijin Mengemudi, berpotensi untuk berkembangnya cicak versus buaya jilid II.
"Jadi harus ada kesadaran statementship dari kepolisian, sebab kalau misalnya ini diperuncing yang rugi polri sendiri dan bahkan sebagai lembaga negara dia ribet. Ini nantinya pertentangan yang tidak akan selesai-selesai," kata Jimly di kediamannya, Jakarta Selatan, Selasa 21 Agustus 2012.
Dikhawatirkan, kata Jimly, polemik ini merepresentasikan negara versus rakyat. "Kalau polisi terus ngotot nanti polisi mudah menjadi merepresentasikan posisi negara. Sedangkan KPK akan sangat mudah merepresentasikan masyarakat. Jadi nantinya akan ada negara versus masyarakat," kata dia.
Hal ini dapat dilihat dari banyaknya dukungan masyarakat kepada KPK. Misalnya, soal saweran masyarakat untuk pembangunan gedung KPK.
"Walaupun saweran KPK sebanyak-banyaknya juga tidak akan dapet. Tapi cara simbolis itu punya arti. Jadi KPK itu lalu akan mendapatkan pembelaan rakyat lalu polisi itu representaasi dari negara. Ini yang saya takutkan," kata dia.
Sehingga, menurut Jimly, penanganan kasus simulator SIM dibagi antara polri dan KPK. "Mana yang sudah terang-terangan tersangka di KPK serahkan oleh KPK. KPK punya wewenang koordinasi. Kalau ada sepuluh perkara KPK gak bisa, sebagian kasih polisi, sebagian kejaksaan itu boleh. Tapi itu kewenangan KPK sebagai lembaga superbodi untuk berantas korupsi," kata dia. (ren)
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
