- ANTARA/ Widodo S. Jusuf
VIVAnews – Larangan berpolitik bagi Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam terkait jabatan mereka selaku Gubernur dan Wakil Gubernur DIY seperti yang kini tercantum dalam Rancangan Undang Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY), dinilai Ketua DPR sudah tepat.
“Itu langkah yang benar. Sudah jelas sebagai raja, beliau harus independen karena punya hak khusus sebagai kepala daerah DIY,” kata Ketua DPR Marzuki Alie dalam pesan tertulisnya, Selasa 28 Agustus 2012. Marzuki pun meminta semua pihak menghormati RUUK DIY tersebut.
RUUK DIY sendiri rencananya bakal disahkan pada sidang paripurna DPR Kamis, 30 Agustus 2012. Seluruh materi dalam RUUK itu telah disepakati oleh semua partai di DPR, termasuk Partai Golkar yang selama ini menaungi Sultan sebagai salah satu kadernya.
Sebelumnya, anggota Panitia Kerja RUUK DIY Komisi II DPR Abdul Malik Haramain menyatakan, Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam tidak boleh berpolitik agar keduanya fokus mengayomi rakyat dari semua golongan maupun kelompok politik.
“Aturan itu tercantum di pasal tentang syarat menjadi Gubernur-Wakil Gubernur DIY, di mana Sultan dan Paku Alam tidak boleh menjadi anggota atau pengurus sebuah partai politik,” kata Malik.
Golkar pun menjamin akan mematuhi RUUK DIY yang sebentar lagi bakal sah menjadi Undang Undang. “Kami mengacu pada UU. Golkar bisa memahami karena ini terkait kekhususan DIY. Jadi kalau ada aturan Sultan tak boleh berpolitik, Golkar akan menghormatinya,” kata Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung. (ren)
Airlangga Dapat Dukungan Satkar Ulama jadi Ketum Golkar Lagi, Didoakan Menang Aklamasi
Dukungan ke Airlangga Hartarto, untuk kembali memimpin Partai Golkar, terus berdatangan. Kali ini, dari organisasi didirikan Golkar, yakni Satuan Karya atau Satkar Ulama.
