- ANTARA/Ujang Zaelani
VIVAnews - Mantan Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Djoko Susilo menolak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Alasannya adalah penyidikan kasus korupsi Simulator SIM masih dilakukan oleh dua instansi yaitu KPK dan Polri.
Menyikapi hal tersebut, Markas Besar Polri mempersilakan KPK memanggil paksa yang bersangkutan. Polri dalam hal ini tidak dalam posisi melindungi Djoko.
"Penyidik sudah ada mekanisme perkara pemanggilan, penahanan dan penangkapan. Polri menyerahkan sepenuhnya pada KPK," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Agus Rianto, di Jakarta, Jumat 28 September 2012.
Agus menegaskan bahwa Polri tidak akan menghalang-halangi KPK dalam mengusut kasus korupsi yang sekarang ditangani ini. Meskipun status mantan Gubernur Akpol Semarang itu masih anggota Polri tetapi terkait dengan pertanggungjawaban hukum kembali pada pribadi masing-masing. "Tidak bisa pertanggungjawaban hukum dibebankan kepada institusi," ujarnya.
Agus mengatakan dalam hal ini, Polri hanya dapat mengimbau Djoko untuk kooperatif menjalani proses hukum yang ada. Tidak ada kewenangan untuk memaksa yang bersangkutan. "Lebih rinci tanya pada KPK, dukungan Polri sudah penuh, sudah membantu semaksimal mungkin," ujarnya.
Seperti diketahui, Djoko Susilo mengirimkan tim pengacaranya ke KPK untuk memberitahukan tdak dapat hadir dalam pemeriksaan. "Secara resmi sudah menyampaikan surat kepada penyidik yang berisikan bahwa sampai saat ini DS belum bisa hadir dalam pemeriksaan karena saat ini ada dua masalah. Karena dua instansi ini (KPK-Polri) sedang melakukan penyidikan," kata Juniver Girsang di kantor KPK, Jakarta, Jumat 28 September 2012.
Pihaknya khawatir ada dualisme penyidikan terhadap kasus simulator SIM. Maka atas permintaan Djoko, Juniver meminta penegasan kedua belah pihak untuk memutuskan siapa yang berwenang melakukan penyidikan kasus simulator SIM. "Karena DS juga diperiksa di Kepolisian," ujar Juniver. (umi)
Delegasi Korea Utara Kunjungi Iran, Isu Kerjasama Semakin Kuat
Delegasi negara Republik Korea Utara yang dipimpin oleh menteri kabinet perdagangan internasional, melakukan kunjungan negara ke Iran, kata media resmi pemerintah Korut.
