- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews - Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, mengaku tidak heran dengan masih adanya penyelewengan anggaran perjalanan dinas yang terjadi di pemerintahan pusat maupun daerah.
Namun, pengusutan harus dilakukan jika pelanggaran tersebut dilakukan oleh pegawai kementerian dan lembaga yang telah melakukan reformasi birokrasi. Untuk diketahui, kementerian yang sudah menjalankan reformasi birokrasi biasanya mendapatkan tunjangan remunerasi.
"Tentunya, kalau laporan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) patut dipercaya. Bahwa angkanya meningkat, itu mengejutkan. Bahwa ada penyelewengan uang jalan itu tidak mengejutkan, karena sudah menjadi suatu yang mendasar," ujar Kuntoro di kantor Bappenas, Jakarta, Rabu 3 Oktober 2012.
Kuntoro menegaskan, perbaikan sistem pengalokasian memang penting dilakukan. Hal ini menanggapi masih adanya lubang-lubang penyimpangan pada sistem at cost dan lumpsum dalam anggaran penjalanan dinas pegawai negeri sipil.
Sistem at cost menyebutkan bahwa setiap perjalanan dinas PNS membutuhkan bukti dan pertanggungjawaban lengkap, sebelum dapat mencairkan anggarannya. Sementara itu, sistem lumpsum atau alokasi anggaran perjalanan dinas sudah dialokasikan dari awal dengan batas pencairan tertinggi.
"Saya kira itu yang sangat biasa. Tapi, karena itu terjadi sekarang, tidak bisa bisa dibiarkan," tambahnya.
Dia mengakui, kualitas penyerapan anggaran menjadi tidak baik, karena tindakan para abdi negara tersebut. Meskipun diakui penyerapan anggaran pada semester I-2012 meningkat dari tahun sebelumnya.
"Memang, ini dua hal yang berbeda, yang penting penyerapan anggaran itu harus sesuai target, dan itu bedanya," kata Kuntoro.
Dia menegaskan, selain sistem yang dievaluasi, hal terpenting yang harus diperbaiki adalah perilaku dari para abdi negara. "Saya kira itu yang menentukan," tegasnya. (art)
Heru Budi Ingatkan Petugas Kesehatan Jangan Tolak Pasien TBC dari Luar Jakarta
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memastikan warga luar domisili DKI mendapat penanganan penyakit tuberculosis (TBC) di Jakarta. Heru menyebut jika ad
