- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara, Nur Pamudji, menilai pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di luar Pulau Jawa berkualitas buruk. Pembangkit buatan kontraktor China itu merupakan bagian dari program percepatan pembangunan 10.000 megawatt tahap pertama.
"Untuk semua PLTU di luar Jawa kualitasnya buruk, kecuali dikerjakan anak perusahaan PLN yang bisa diatasi dengan baik," kata Nur Pamudji dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR-RI di Jakarta, Senin 22 Oktober 2012.
PLN mengaku telah membuat spesifikasi tinggi untuk pembangunan PLTU yang masuk dalam Fast Track Program 10 ribu MW yang harus dipenuhi oleh kontraktor China. Jika belum tercapai, PLN tidak segan memaksa kontraktor China untuk memenuhi standar dan mendenda kontraktor asing tersebut.
Nur Pamudji menjelaskan, perusahaan sebetulnya bisa saja memutuskan kontrak dengan perusahaan China. Namun, hal itu memerlukan waktu lama. Jalan tengah yang dipiliih adalah PLN memaksa kontraktor China untuk memenuhi spesifikasi yang ditetapkan PLN.
Sementara itu, untuk pengenaan denda akan dilakukan PLN dengan mengurangi pembayaran kepada kontraktor. Teknis denda dan besaran denda telah diatur dalam kontrak.
"Ini merupakan solusi terbaik, yaitu menyuruh mereka selesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi yang kami minta," katanya.
Krisis Listrik
Namun, langkah PLN ini diakui akan menyebabkan krisis listrik di beberapa daerah seperti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Dua daerah tersebut memiliki beban listrik sebesar 333 MW pada beban puncak dan PLN hanya menyanggupi listrik sebesar 327 MW.
"Sehingga ada sebagian pelanggan PLN yang tidak bisa kami penuhi di beban puncak selama empat jam, yaitu jam enam sore hingga sepuluh malam," katanya.
Defisit yang terjadi di dua daerah itu disebabkan keterlambatan PLTU Asam-Asam unit tiga yang mengalami masalah bearing. PLN memprediksi perbaikan PLTU Asam-Asam akan berlangsung hingga Desember 2012.
Selain itu, banyak proyek PLTU di luar Jawa yang mengalami keterlambatan akibat kualitas yang buruk.
Nur Pamudji mengakui, PLN tidak dapat berbuat banyak dengan munculnya krisis pasokan listrik tersebut. Persoalannya, PLN telah dilarang untuk menyewa genset dalam mengatasi krisis tersebut.
"Dilematis sekali. Yang bisa kami berikan adalah estimasi terbaik kapan pembangkit ini selesai," katanya. (art)
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
