- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, mengaku nyaman
dengan beban investasi Mass Rapid Transit (MRT) sebesar 42 persen atau lebih tinggi yang akan ditanggung pemerintah pusat.
"Secara prinsip memang butuh penyesuaian, tapi sampai berapa," kata Agus di Gedung DPR RI Jakarta, Senin 14 Januari 2013.
Sementara itu, terkait finalisasi skema pendanaan, Agus memastikan pembahasan tersebut akan selesai paling lambat 21 Januari 2013.
"Saya rasa pemerintah pusat dalam hal ini Kemenhub, Bappenas, Kemenko Perekonomian, dan Kemenkeu itu akan segera memfinalisasinya, hasilnya akan diumumkan melalui Menko," jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah pusat tidak merespons cepat permintaan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, yang meminta renegosiasi beban pembiayaan pembangunan Mass Rapid Transit. Sebab, megaproyek transportasi massal Jakarta ini telah direncanakan sejak 2005 dan melibatkan banyak pihak.
Pemerintah sulit untuk mengabulkan permintaan Jokowi, karena struktur sumber pembiayaan proyek solusi macet Jakarta ini berdasarkan kesepakatan antara pemerintah pusat, Pemda DKI Jakarta serta investor pada Oktober 2005.
Dalam pertemuan dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa beberapa waktu lalu, Jokowi meminta agar pembagian investasi antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta sebesar 60 berbanding 40 persen.
"Kalau sebelumnya itu kan 42 banding 58 persen, sekarang kami maunya 60 persennya dari pusat, 40 persen ditanggung pemprov," katanya, belum lama ini.
Jokowi berharap, persentase komposisi investasi antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI yang sudah dibahas dengan jajaran menteri bidang ekonomi dapat diputuskan pada pertengahan bulan ini.
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Temui Presiden Jokowi di Istana
Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dan Gibran Rakabuming Raka, menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu malam, 24 April.
