Solusi Banjir Jakarta, Pemerintah Bangun Rusun?

rencana rusunawa di atas sungai ciliwung
Sumber :
  • Kementerian Perumahan Rakyat

VIVAnews - Kementerian Perumahan Rakyat menegaskan bahwa pemerintah tetap akan membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di bantaran Kali Ciliwung, meski rawan banjir.

Akibat Rem Mendadak, Pengendara Motor Tabrak Pikap hingga Terjungkal

Menurut Menpera, Djan Faridz, pembangunan rusun tersebut dibutuhkan untuk merelokasi warga yang tinggal di bantaran kali pada saat normalisasi sungai dilakukan.

Dia meminta agar masyarakat mendukung upaya pemerintah, agar niat baik tersebut dapat terwujud dan akhirnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Viral di Media Sosial Tawuran Brutal Antar Pelajar, 3 Pelaku Terancam Hukuman Penjara 10 Tahun

"Karena kalau dikasih uang saja, nanti mereka mau pindah ke mana. Jadi, mereka diberi pengganti yaitu rusun," ujar Djan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa 22 Januari 2013.

Menpera juga menegaskan bahwa rusunawa itu hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, agar kelangsungan hidupnya di Jakarta dapat berjalan dengan baik.

Surya Paloh Akui Berkontemplasi Lama Sebelum Putuskan Gabung ke Koalisi Prabowo

"Jadi, ditentukan bagaimana cara penanganan yang tepat, menggusur tanpa merugikan masyarakat," tambahnya.

Upaya ini, menurut menpera, juga dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya banjir di Jakarta pada masa mendatang. Banyaknya pemukiman liar di kawasan Kanal Banjir Barat misalnya, membuat jalur sungai menjadi tidak ideal guna menampung peningkatan volume air, jika hujan turun atau adanya kiriman air.

"Sungai itu kan normalnya 35-50 meter lebarnya, tetapi karena sekarang banyak rumah liar, sungai itu lebarnya jadi cuma 10-15 meter. Bahkan, ada yang tujuh meter, itu yang menyebabkan penyempitan. Jadi, volume air yang ditumpahkan ke sungai tidak sesuai," tuturnya.

Meski demikian, dia mengatakan bahwa hingga saat ini belum dapat merealisasikan rencana pembangunan rusun tersebut. Sebab, masih harus berkoordinasi dengan instansi lainnya dan menunggu instruksi langsung dari Presiden. (art)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya