- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Badan Kehormatan DPR akan segera memberikan sanksi bagi anggota dewan yang kerap membolos terutama pada saat sidang paripurna. Sanksi itu, berupa sanksi sosial dengan memampang daftar nama anggota dewan yang kerap bolos di depan ruang BK DPR lantai 2 Gedung Nusantara II.
"Nanti akan kami umumkan ke publik anggota-anggota yang hanya tandatangan tapi tidak ikut rapat. Akan kita pampang di depan ruang BK," kata Ketua BK Prakosa di Gedung DPR, Kamis 21 Februari 2013.
Kata Prakosa, jika dilihat dari daftar absen, lebih dari 300 orang yang tanda tangan. Tapi, kenyataannya hanya sekitar 100 orang yang hadir di ruang rapat.
"Di daftar hadir penuh, tapi kok di ruang sidang banyak sekali kursi-kursi yang kosong," ujar dia.
Namun, lanjut Prakosa, BK tak akan serta merta memberikan sanksi bagi anggota dewan tersebut. BK, juga akan mengecek terlebih dahulu alasan dan surat izin masing-masing anggota dewan yang tak hadir dalam sidang paripurna.
Sanksi ini akan diberikan khusus bagi anggota yang kerap bolos sidang paripurna. Sementara, untuk sidang di komisi belum ada aturan serupa. Sebab, menurut Prakosa, BK kesulitan menghitung jumlah kehadiran pada rapat di komisi.
"Kan ada satu anggota yang bisa merangkap tugas macam-macam. Misalnya, dia ikut dalam pansus, timwas, bamus, baleg. Kami sulit mengukur kehadirannya, bagaimana jika rapatnya bersamaan," ujar dia.
Untuk itu, BK DPR akan membicarakan tata tertibnya dengan Sekretariat Jenderal DPR mengenai rangkap jabatan anggota dewan tersebut. (eh)
Jokowi Tunjuk Menko Airlangga Jadi Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD, Intip Tugasnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD.
