Tekan Harga, Mendag Usul Lelang Kuota Impor Daging Sapi

Pembukaan Taufik Hidayat Arena
Sumber :
  • VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews -
Kata Shin Tae-yong Usai Heerenveen Izinkan Nathan Tjoe-A-On Kembali ke Timnas Indonesia U-23
Kementerian Perdagangan mengusulkan penentuan kuota setiap perusahaan untuk impor daging sapi ditentukan melalui mekanisme lelang agar dapat meningkatkan kualitas daging dan harga yang lebih murah.

Surya Paloh Pikir-pikir Usung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024

"Kami mengusulkan pemerintah mempertimbangkan pemberlakuan sistem lelang agar lebih transparan dan bisa menjamin harga yang mungkin lebih murah," kata Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan di Jakarta, Senin 25 Februari 2013.
Lawan PSM Makassar Jadi Laga Hidup Mati Bagi Arema FC


Syarat-syarat peserta lelang, kata Gita, harus memiliki izin importir terdaftar terlebih dahulu. Selain itu, peserta lelang juga harus memiliki rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Rekomendasi tersebut, agar kemendag dapat mengeluarkan surat permohonan impor kepada para importir.


"Sebetulnya, izin importir terdaftar ada pada kita tapi harus mendapatkan rekomendasi teknis dari Kementan. Jadi, kita tidak bisa mengeluarkan izin bila tidak ada surat rekomendasi dari Kementan," kata Gita.


Gita menjelaskan, dengan sistem lelang maka para importir daging sapi harus menyerahkan daftar harga jual daging termurah saat mengajukan diri untuk mengikuti lelang. Importir juga harus menjamin teknis kualitas, mengoptimalkan penyerapan daging dalam negeri, dan mempersiapkan infrastruktur, seperti lemari pendingin penyimpanan daging.


Penyerapan daging sapi lokal, katanya, sebagai hulunisasi peternakan sapi Indonesia agar sapi yang diternakan mudah terserap. Sistem ini berguna untuk meningkatkan daya saing para importir, yaitu meningkatkan kualitas daging dan harga.


Gita berjanji akan memberlakukan aturan lelang ini, jika formulasi baku telah ditetapkan. Saat ini, pemerintah akan tetap mempertahankan aturan sistem kuota daging. "Sistem kuota daging masih berlaku. Kita tidak mau destruktif dengan sistem yang sudah ada," kata mantan Kepala BKPM ini. (asp)
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya