- ANTARA
VIVAnews - Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, mengharapkan semangat membangun kemandirian ekonomi nasional. Sesuai pasal 33 UUD 1945, tujuan itu diharapkan dapat terwujud secara nyata melalui kebijakan-kebijakan pemerintah.
"Sepanjang kita merdeka, saya melihat, sebenarnya tujuan kita ini mengolah segala sesuatu yang disebutkan di dalam pasal 33 Undang Undang Dasar 45," ujar Megawati dalam seminar bertajuk "Migas untuk Kemandirian Energi" yang diselenggarakan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 27 Februari 2013,
Namun, menurut Megawati, ada hal yang amat menggelitik. "Apakah benar telah berjalan secara maksimal dan sesuai dengan konstitusi kita?," katanya.
Keresahan yang dirasakan Megawati terkait implementasi UUD 1945 pasal 33 itu terutama menyangkut impor bahan bakar minyak (BBM) untuk konsumsi masyarakat, dan kebutuhan industri yang masih terus terjadi. Padahal, Indonesia adalah negara penghasil minyak.
"Saya tidak pakai bertele-tele, ke mana kok terus impor? Saya berpikir, berarti kan (minyak) dibawa dulu, disaring dulu, dijual untuk kita, dan dicap dengan nama impor," kata Megawati.
Oleh karena itu, Megawati mengharapkan ada perubahan aturan terkait pengolahan minyak bumi dan gas demi mendukung kemandirian nasional di bidang ekonomi. UU Migas, menurut dia, mengatur industri di sektor energi secara menyeluruh. "Undang-undangnya itu harus komprehensif hulu ke hilir," kata Megawati.
Megawati berharap revisi terhadap UU Migas dapat menghasilkan keberpihakan yang lebih besar terhadap kepentingan nasional untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber energi.
"Undang-undang Migas jangan malu-maluin merah putihnya dong. Itu bagusnya undang-undang hanya di atas kertas, tapi dalam kenyataannya tidak bisa mengimplementasikan pasal 33. Itu akan omong kosong," kata Megawati. (art)
Batalkan Aksi Relawan Turun ke Jalan Jelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Prabowo Tuai Pujian
Menurut Sekjen AMMI Arip Nurahman, langkah dilakukan Prabowo ini, agar menjaga situasi tetap kondusif serta menghindari terjadinya perpecahan diantara sesama anak bangsa.
