Sumber :
- Eko Priliawito| VIVAnews
VIVAnews -
Anggota Komisi III DPR, Achmad Dimyati Natakusumah, menegaskan, tujuan kunjungan kerja ke sejumlah negara di Eropa tak hanya membahas pasal santet dan
kumpul kebo
saja. Tapi, keseluruhan Rancangan Kitab Undang-undang HUkum Pidana (KUHP).
"Pasal yang akan dibahas ada 700 pasal lebih dalam RUU KHUP itu. Santet dan kumpul kebo
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Prediksi LaLiga: Real Madrid vs Barcelona
"Pasal yang akan dibahas ada 700 pasal lebih dalam RUU KHUP itu. Santet dan kumpul kebo
hanya beberapa pasal saja," katanya di Jakarta, Sabtu 23 Maret 2013.
Pasal-pasal di Rancangan KUHP tersebut, menurut Achmad, mencakup pidana pencucian uang, pelecehan, korupsi, dan masih banyak lagi. Sedangkan yang membahas permasalahan santet hanya Pasal 293 dan masalah
kumpul kebo
di pasal 485.
Pasal
kumpul kebo
sendiri, nantinya akan berdasarkan pada delik aduan. Artinya, kegiatan tersebut harus dilaporkan oleh salah satu pihak keluarga ataupun pihak masyarakat sekitar.
Pasal ini, menurutnya berbeda dengan pasal perzinahan dan juga pemerkosaan dimana keinginan hanya ada di salah satu pihak. Sedangkan untuk
kumpul kebo,
menurutnya kedua belah pihak sama-sama setuju.
"Nanti akan ada pendalaman supaya polisi tidak bingung, apakah yang dihukum adalah pihak laki-laki, perempuan, atau keduanya," jelasnya.
Sementara itu, pakar hukum Andi Hamzah, mengatakan Rancangan KUHP yang ada saat ini sudah didiskusikan sejak ia menjadi anggota perumus RUU tersebut pada tahun 1990-an. "Dan kita juga berdebat mengenai
kumpul kebo
ini," ujarnya.
Saat itu, imbuhnya, ada pihak yang ingin memasukkan
kumpul kebo
ini dalam KUHP dan ada juga yang tidak. Sehingga jalan tengahnya adalah dengan memasukkan
kumpul kebo
dalam delik aduan.
Jadi, menurutnya, jika masyarakat atau keluarga tidak mempermasalahkannya undang-undang tersebut tidak akan menjadi masalah.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
hanya beberapa pasal saja," katanya di Jakarta, Sabtu 23 Maret 2013.
