- VIVAnews/Daru Waskita
VIVAnews - Ratusan elemen warga Yogyakarta menggelar aksi damai menolak tindak premanisme di Yogyakarta yang dampaknya sangat buruk bagi keamanan dan kenyamanan masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke kota Gudeg ini.
Elemen masyarakat yang menggelar aksi damai tolak kekerasan terdiri dari Front Jogja Rempuk (FJR), FKKPI, dan Komando Inti Keamanan (Kotikam). Berbagai spanduk yang mendukung perlawanan terhadap premanisme dipampang oleh peserta aksi damai menolak aksi premanisme di Yogyakarta seperti: "Sugeng Rawuh di Jogja, Anda Sopan Kami Hormat, Anda Preman Kami Sikat," Jogja Damai Tanpa Kekerasan," "Tidak Usah ke Jogja Kalau Hanya Bikin Rusuh".
Sucipto Korwil Kotikam Kabupaten Sleman mengatakan, tindakan penyerbuan terhadap tahanan hingga tewas di Lapas Cebongan merupakan tindak premanisme yang tidak bisa ditolerir.
"Memang tindakan itu membuat preman-preman di Yogya tiarap dalam waktu dekat. Namun tindakan itu jelas sangat keji apalagi korban sedang menjalani proses hukum," katanya di halaman Gedung DPRD DIY, Kamis 28 Maret 2013
Sucipto mengatakan, premanisme memang harus diberantas, tapi jangan pakai hukum rimba seperti penyerbuan Lapas Cebongan demi menghabiskan nyawa empat tahanan yang terlibat dalam kasus tewasnya Serka Santosa Anggota Den Intel Kodam IV Diponegoro.
"Itu tindakan preman juga dan harus diungkap siapa pelaku sebenarnya. Jangan sampai polisi menciptakan boneka pelaku sehingga aktor utama sama sekali tak tersentuh," tukasnya.
Sucipto mendesak agar aparat keamanan seperti polisi dan TNI tetap jadi pelindung masyarakat, bukan malah jadi backing dari preman-preman yang meresahkan masyarakat.
"Kejadian di Lapas Cebongan dan gagalnya aparat keamanan Lapas Cebongan menjaga keamanan penghuni Lapas menunjukkan gagalnya negera melindungi rakyatnya."
Aksi damai "Jogja Tolak Premanisme" ini tergerak maraknya pertikaian antar geng di Yogyakarta dan diakhiri dengan tewasnya 4 tersangka pengeroyokan di Hugo's Cafe yang menyebabkan anggota Den Intel Kodam IV Diponegoro tewas, 19 Maret lalu.
Kemarin, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memperingatkan, (umi)
Atasi Masalah Kepadatan di Penjara, Israel Usulkan Hukum Mati Tahanan Palestina
Menteri Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir mengatakan bahwa menerapkan hukuman mati kepada tahanan Palestina adalah solusi tepat untuk mengatasi masalah kepadatan penjara.
