DPR Resmikan Agus Marto Gubernur Bank Indonesia

Selasa, 2 April 2013 - 12:57 WIB
Oleh :
Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, di KPK.
Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, di KPK.
Sumber :
  • VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
Photo Mini 1
VIVanews -
Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Agus Martowardojo sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2013-2018. Pengesahan tersebut, dilakukan secara aklamasi tanpa ada interupsi dari satu pun anggota DPR.


Seluruh anggota DPR menyatakan setuju, ketika ditanya pimpinan sidang, Wakil Ketua DPR, Pramono Anung. "Sidang dewan pimpinan meminta persetujuan calon gubernur BI, bisa disetujui?" ujarnya ketika memimpin sidang paripurna tersebut di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 2 April 2013.


Setelah disahkan, Agus Marto diminta maju untuk memperkenalkan diri ke podium persidangan. Sambil, para pimpinan mengabadikan momentum tersebut. "DPR memberikan selamat kepada Agus DW Martowardojo. Untuk mengenalkan dan mengakrabkan diri, dipersilakan maju ke podium," ujar Pramono.
Baca Juga :
Total Kerugian Hingga Rp1 Miliar! Puluhan Warga Rejang Lebong Jadi Korban Arisan Bodong


Baca Juga :
Sam Ratulangi Airport Reopens After Impact of Mount Raung Eruption
Jalan Agus Marto untuk menjadi gubernur BI terbilang cukup panjang. Sebab, lima tahun sebelumnya, tepatnya 2008, dirinya pernah diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi gubernur BI bersama Raden Pardede. Namun, kala itu Dewan Perwakilan Rakyat menolak.

Baca Juga :
Kuota Haji Kabupaten Tangerang Bertambah, 20 Persen Lansia

Agus, Selasa malam, 26 Maret 2013, akhirnya dinyatakan lulus mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (
fit and proper test
) yang digelar anggota Komisi XI DPR. Padahal, rapat dilaksanakan sejak siang, tepatnya pukul 13.00 WIB.


Meski melalui  pembahasan alot, keputusan keluar setelah 54 anggota Komisi XI DPR menggelar voting dalam rapat tertutup. Komisi IX merupakan komisi yang memiliki ruang lingkup keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank.


"46 orang setuju. Itu sudah menunjukkan perdebatan kita dan satu absen," kata Wakil Komisi XI DPR, Harry Azhar Aziz di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa lalu. (asp)
Halaman Selanjutnya
fit and proper test
Halaman Selanjutnya