Gubernur Jatim Surati Menkeu soal BBM Bersubsidi

Rencana pembatasan BBM, petugas SPBU melayani pembeli
Sumber :
  • ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVAnews - Gubernur Jawa Timur Soekarwo melayangkan surat ke Menteri Keuangan Agus Martowardojo, terkait rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium pada Mei mendatang.  
Wamenaker Meninjau Lokasi dan Beri Bantuan Kemanusiaan Kepada Korban Bencana Banjir Sumatera Barat

Menurutnya, dalam surat tersebut, ia minta agar BBM untuk warga miskin tidak dibatasi dan mohon saran jalan keluar dalam menghadapi hal tersebut.
Begal CRV Ditangkap, Ternyata Pelaku Penjual Mobil dengan Modus Pasang GPS dan Duplikat Kunci

"Pengurangan subsidi tidak bisa ditahan. Kondisinya sudah lampu kuning. Makanya kami minta, pembatasan subsidi BBM dilakukan untuk orang-orang kaya. Untuk rakyat miskin, subsidi jangan sampai dicabut," kata Soekarwo, saat ditemui di Gedung DPRD Jawa Timur, kemarin.
Dishub Medan Diviralkan Minta Martabak Gratis, Pedagang Ini Beberkan Kronologi Kejadian

Namun, menurutnya, soal mekanismenya nanti bagaimana diserahkan ke pemerintah. "Yang penting, subsidi untuk orang miskin jangan dikurangi," kata Soekarwo.

Sedangkan untuk pengawasan penggunaan subsidi BBM di Jatim, pemerintah daerah menyerahkannya ke PT Pertamina. "Pemprov Jatim juga tidak mungkin melakukannya setiap hari," jelasnya.

Seperti diberitakan, penarikan subsidi BBM sudah hampir pasti dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah akan menerapkan penjualan BBM Premium untuk motor dan angkutan umum Rp4.500 per liter dan mobil pribadi pelat hitam sebesar Rp6.500 per liter.

Kebijakan itu dikombinasi dengan kebijakan lain. Seluruhnya menjadi satu paket yang diklaim akan membuat ekonomi nasional tetap sehat. (adi)
Viral Fortuner potong ambulans di Depok

Viral Fortuner Hitam Hadang Ambulan Bawa Pasien Sakit, Ini Kata Polisi

"Kita sedang melakukan penyelidikan untuk mengkonfirmasi apakah betul ambulans tersebut membawa pasien." Selain itu, pihaknya juga mendalami identitas pemilik Fortuner.

img_title
VIVA.co.id
17 Mei 2024