KPK Temukan Selisih Rp400 Juta Harta Cagub Jateng Hadi Prabowo

Hadi Prabowo (kiri) dan Don Murdono
Sumber :
  • Antara/ R Rekotomo
VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menemukan perbedaan jumlah harta kekayaan salah satu calon  Gubernur Jawa Tengah 2013, Hadi Prabowo. 

Tim verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara (LHKPN) KPK menemukan selisih jumlah harta yang pernah dilaporkan mantan Sekda Provinsi Jawa Tengah itu ke KPK.

"Selisihnya Rp400 jutaan berapa gitu. Itu terdiri dari rekening juga emas yang lupa dilaporkan," kata Tim Pemeriksa LHKPN KPK, Heri Nurudin di Semarang, 23 April 2013.

Verifikasi harta kekayaan calon gubernur yang diusung lima partai itu dilakukan sejak pukul 09.00 WIB. Pemeriksaan dilakukan di rumah Hadi Prabowo yang terdiri dari empat bangunan berdempet, dengan total luas tanah 745 m2 selama dua jam.

Saat dikonfirmasi, Hadi Prabowo membantah adanya selisih harta kekayaan dalam jumlah besar dari yang pernah dilaporkan ke KPK dengan fakta di lapangan. Menurutnya jumlah hartanya yang belum dilaporkan hanya sedikit.

"Cuma Rp2,5 juta dalam bentuk kredit card, jadi hanya sedikit ya," kata Hadi di rumahnya  Jalan Singotoro Semarang.

Kemarin petugas KPK melakukan verifikasi di rumah cagub incumbent Bibit Waluyo dan wakilnya Sudijono Satroatmodjo. Petugas menemukan selisih Rp10 juta dari harta yang pernah dilaporkan Bibit.

Sementara hari ini, selisih harta yang dilaporkan oleh Calon Gubernur Hadi Prabowo yang berpasangan dengan Bupati Sumedang Don Murdono cukup besar. Meski begitu, KPK belum dapat memastikan berapa jumlah harta kekayaan calon ini sebenarnya.

"Kita belum bisa menghitung berapa besar harta kekayaan mereka, masing-masing calon karena nanti semua daftar akan kita kumpulkan dan kita publish tanggal 3 Mei," ujar Heri Nurudin.

Dari laporan pertama harta kekayaan mantan sekda propinsi Jawa Tengah itu mencapai Rp14,5 miliar. Sementara harta kekayaan Bibit Waluyo mencapai Rp13 miliar dan wakilnya Sudijono Sastroatmodjo Rp4 miliar.

Sedangkan Hadi Prabowo dan Don Murdono ini menjadi Cagub diusung enam partai yakni PKS, PKB, PPP, Hanura, Gerindra dan PKNU. Mereka mendapat nomor urut satu dalam pilkada Mei mendatang. (umi)

DPD Golkar DKI Gelar Nobar Semi Final Piasa Asia U-23, Ahmed Zaki Pede Indonesia Menang
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono

Heru Budi Sebut Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta untuk Cegah Kriminalitas Perbankan

Penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang sudah tak berdomisili di Jakarta dinilai punya manfaat.

img_title
VIVA.co.id
29 April 2024